Penulis: Amir Yusuf
Editor: Liber Simbolon

PEKANBARU,BeritaPresisi.Com— Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Kementerian Kehutanan resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali berada di bawah penguasaan negara.
Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, dan mulai ramai disorot publik serta aparat terkait pada Jumat (20/11/2026) di Riau.
Temuan Pelanggaran yang Menjadi Dasar Penertiban
Langkah pencabutan izin dalam skala besar ini diambil setelah Satgas PKH menemukan sejumlah pelanggaran dan permasalahan tata kelola kawasan di dalam areal konsesi maupun keterkaitannya dengan perlindungan ekosistem, antara lain:
* Kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali.
* Keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare.
* Bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare.
* Kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.
* Permasalahan perlindungan kawasan penyangga di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak pada tekanan terhadap habitat satwa liar, khususnya gajah Sumatera.
Aktivitas Dihentikan, Pemulihan Lingkungan Tetap Melekat
Seiring dicabutnya PBPH, pemerintah menegaskan bahwa seluruh aktivitas di areal perizinan PT RAPP dihentikan dan lahan dikembalikan ke dalam penguasaan negara. Meski demikian, pencabutan izin tidak menghapus tanggung jawab hukum maupun kewajiban pemulihan lingkungan oleh pihak perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga menyatakan akan menelusuri lebih lanjut struktur korporasi serta pihak-pihak yang terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan secara melanggar hukum.
Dalam rangkaian penertiban di Riau pada periode yang sama, Satgas PKH juga menertibkan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi terkait indikasi pembelian dan pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin, serta mengambil alih penguasaan areal pabrik kelapa sawit dan kebun terkait.
Catatan redaksi: Naskah berita ini disusun berdasarkan informasi resmi dan pemberitaan media terkait keputusan pencabutan PBPH PT RAPP per November 2026.
Penulis: Amir Yusuf
Editor: Liber Simbolon
Sumber Foto: Redaksi
Tidak ada komentar