Sekretaris DPD BARA JP Sumut: Jangan Jadikan Jabatan Wakil Presiden Sebagai Objek Perebutan Kekuasaan Politik

MEDAN,BeritaPresisi.Com – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Relawan Jokowi Presiden – Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) Sumatera Utara, Juvinando Sinaga (Bonces IKN), menyoroti semakin menguatnya dinamika politik terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Juvinando, perkembangan tersebut patut dicermati secara serius karena persoalan yang semula berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan kini berkembang menjadi perdebatan politik mengenai kelanjutan jabatan Wakil Presiden.

Baca Juga

5 hari  lalu

Jokowi Tunjukkan Ijazah di Persidangan , BARA JP: Saatnya Akhiri Polemik dan Hormati Proses Hukum

123 Adminpresisi

Hal itu disampaikannya dalam perbincangan santai bersama sejumlah relawan di Medan. Ia menilai, munculnya berbagai wacana mengenai figur yang berpotensi menggantikan Gibran di tengah bergulirnya isu pemakzulan menimbulkan pertanyaan besar mengenai kepentingan politik di balik dinamika tersebut.

“Jangan sampai publik melihat bahwa ada pihak-pihak yang lebih bersemangat membicarakan siapa pengganti Wakil Presiden daripada mengedepankan penyelesaian persoalan berdasarkan hukum dan konstitusi. Jabatan Wakil Presiden bukan barang politik yang bisa diperebutkan sesuka hati,” tegas Juvinando.

Ia juga mempertanyakan mengapa polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran berkembang menjadi wacana pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden.

Baca Juga

1 hari  lalu

Dua Pejabat Kabinet Merah Putih Mundur dari PSI, Giring Ganesha dan Raja Juli Antoni Pilih Fokus Mengabdi kepada Negara

37 Adminpresisi

Menurutnya, setiap persoalan administrasi maupun hukum harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Tidak boleh ada penghakiman politik sebelum seluruh persoalan diuji dan memperoleh kepastian hukum.

“Kalau memang ada persoalan hukum, silakan dibuktikan melalui proses hukum yang benar. Tetapi jangan sampai persoalan yang masih menjadi perdebatan kemudian dijadikan pintu masuk untuk mendorong pergantian pejabat hasil pemilihan rakyat. Kita harus bisa membedakan antara penegakan hukum dan kepentingan politik,” ujarnya.

JANGAN SAMPAI PEMAKZULAN MENJADI INSTRUMEN KEPENTINGAN KEKUASAAN

Juvinando menegaskan bahwa pemakzulan Presiden maupun Wakil Presiden bukanlah proses politik yang dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan, opini, atau tekanan kelompok tertentu.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 telah mengatur secara jelas alasan serta tahapan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dengan persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi.

Karena itu, menurutnya, setiap pihak harus menghormati mekanisme tersebut dan tidak membangun opini seolah-olah pemakzulan merupakan sesuatu yang sudah pasti terjadi.

“Jangan mendahului konstitusi. Jangan pula membangun kesan bahwa pemakzulan sudah pasti berhasil hanya karena sudah muncul nama-nama yang dipersiapkan sebagai pengganti. Negara ini memiliki aturan, bukan ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak atau siapa yang paling cepat menyebut calon pengganti,” ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh berubah menjadi arena perebutan jabatan dengan memanfaatkan setiap polemik sebagai momentum politik.

BARA JP SUMUT MENGINGATKAN PENTINGNYA MENJAGA STABILITAS POLITIK

Lebih lanjut, Juvinando menyampaikan bahwa BARA JP Sumatera Utara memandang stabilitas pemerintahan dan penghormatan terhadap konstitusi sebagai hal penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi Indonesia.

Menurutnya, kritik terhadap pejabat negara merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik harus dibangun berdasarkan fakta, argumentasi hukum, dan kepentingan bangsa, bukan sekadar dorongan untuk mengganti seseorang dari jabatannya.

“Indonesia tidak boleh terjebak dalam pertarungan kepentingan elite yang justru mengorbankan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Rakyat memberikan mandat melalui pemilihan umum, sehingga setiap upaya mengubah hasil mandat tersebut harus tunduk sepenuhnya pada konstitusi,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya relawan dan pendukung pemerintahan, untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta mengawal setiap perkembangan politik secara kritis dan konstitusional.

“Yang harus kita jaga bukan sekadar posisi seseorang, melainkan kehormatan konstitusi, kepastian hukum, dan masa depan demokrasi Indonesia. Jangan sampai kepentingan jabatan segelintir elite lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat dan belum tentu pengganti Pak Wapres Gibran nantinya lebih baik dari Pak Gibran.” tutup Juvinando.

Hasudungan