Afril Tumutu, S.H. Angkat Bicara : Hukum Harus Memberikan Solusi, Bukan Mematikan Penghidupan Masyarakat Tambang Manatahan

Advokat Afril Tumutu, S.H.

Halmahera Selatan, BeritaPresisi.com – Menyikapi polemik aktivitas pertambangan masyarakat di Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Ketua Divisi Hukum dan HAM, Afril Tumutu, S.H., angkat bicara dan meminta pemerintah hadir memberikan solusi hukum yang berkeadilan.

Menurut Afril Tumutu, persoalan pertambangan di Desa Manatahan tidak boleh hanya dilihat dari aspek perizinan dan penegakan hukum semata. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.

Baca Juga

11 jam  lalu

Kejari Pekanbaru Setor Rp 1,63 Miliar Uang Pengganti Korupsi KUR Ke Segera

17 Liber Simbolon

“Hukum harus memberikan solusi dan kepastian hukum yang berkeadilan. Jangan sampai masyarakat kehilangan sumber penghidupan tanpa adanya jalan keluar yang jelas. Sebab, masyarakat sangat bergantung pada aktivitas pertambangan untuk melangsungkan kehidupan, membiayai pendidikan anak-anak, serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,” tegas Afril Tumutu, S.H. pada Selasa (10/11/2026)

POLEMIK TAMBANG MANATAHAN DAN KEKHAWATIRAN MASYARAKAT

Afril menilai polemik pertambangan di Desa Manatahan menjadi persoalan yang memprihatinkan, terutama di tengah berkembangnya isu mengenai penutupan aktivitas pertambangan masyarakat.

Baca Juga

6 hari  lalu

Duarjon Simalango, SH, MH : Jika Syarat Cawapres Dinilai Tak Terpenuhi, Keabsahan Pasangan Prabowo-Gibran Dipersoalkan

115 Liber Simbolon

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang selama ini menjadikan pertambangan sebagai salah satu sumber mata pencaharian.

Ia juga menyoroti adanya dugaan kepentingan pihak-pihak tertentu dari kalangan pengusaha tambang yang dinilai berpotensi mempersulit aktivitas masyarakat penambang.

Menurutnya, dugaan tersebut harus ditelusuri secara objektif dan transparan oleh instansi berwenang. Jangan sampai kepentingan usaha pihak tertentu justru menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan kesempatan ekonomi yang adil dan kepastian hukum.

“Jangan sampai masyarakat kecil selalu menjadi pihak yang menanggung beban dari polemik pertambangan. Jika terdapat persoalan perizinan, maka pemerintah harus menjelaskan mekanisme penyelesaiannya. Jangan hanya menghadirkan larangan, tetapi tidak memberikan solusi,” ujarnya.

HUKUM PERTAMBANGAN HARUS MELINDUNGI MASYARAKAT

Dalam perspektif hukum, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Regulasi tersebut mengatur tata kelola pertambangan, perizinan, serta mekanisme pertambangan rakyat melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Karena itu, masyarakat penambang perlu mendapatkan pendampingan dan informasi yang jelas mengenai status wilayah, persyaratan perizinan, serta prosedur untuk menjalankan kegiatan pertambangan secara sah.

Afril menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa diskriminasi, serta tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial.

“Jika memang terdapat persoalan legalitas, maka harus ada langkah konkret untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat berada dalam ketidakpastian yang berkepanjangan,” jelasnya.

SOLUSI HUKUM: PEMERINTAH HARUS HADIR

Untuk menyelesaikan polemik pertambangan Desa Manatahan, Afril Tumutu mendorong pemerintah daerah, pemerintah provinsi, instansi teknis pertambangan, dan aparat penegak hukum mengambil langkah nyata.

Beberapa solusi yang perlu dilakukan antara lain:

1. Evaluasi dan kejelasan status wilayah pertambangan

Pemerintah perlu melakukan pemeriksaan dan memberikan informasi terbuka mengenai status wilayah pertambangan di Desa Manatahan, termasuk kemungkinan dan persyaratan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

2. Mempercepat proses legalisasi pertambangan rakyat

Apabila memenuhi persyaratan, pemerintah harus memfasilitasi masyarakat dalam proses pengusulan WPR dan pengurusan IPR sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Membuka ruang dialog dengan masyarakat

Pemerintah perlu mempertemukan perwakilan masyarakat penambang, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pengusaha tambang, instansi ESDM, dan aparat penegak hukum untuk mencari solusi bersama.

4. Mengusut dugaan permainan kepentingan usaha

Apabila terdapat dugaan upaya pihak tertentu untuk menghambat atau mempersulit aktivitas masyarakat secara melawan hukum, aparat dan instansi berwenang harus melakukan pemeriksaan secara objektif berdasarkan bukti.

5. Menjamin perlindungan ekonomi dan sosial masyarakat

Pemerintah harus mempertimbangkan dampak kebijakan pertambangan terhadap penghasilan keluarga, biaya pendidikan anak, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat setempat.

6. Menjamin perlindungan lingkungan dan keselamatan kerja

Penyelesaian polemik juga harus memperhatikan keselamatan para penambang, pengelolaan lingkungan, pencegahan pencemaran, dan kewajiban pemulihan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

JANGAN BIARKAN MASYARAKAT MENJADI KORBAN KETIDAKPASTIAN

Afril Tumutu menegaskan bahwa tujuan penegakan hukum bukan semata-mata menghentikan aktivitas masyarakat, melainkan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Menurutnya, pemerintah harus mampu membedakan persoalan pelanggaran perizinan, persoalan tata kelola wilayah, serta kepentingan ekonomi masyarakat yang harus mendapatkan perhatian.

Ia meminta pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan instansi terkait agar tidak menutup mata terhadap kondisi masyarakat penambang di Desa Manatahan.

“Jangan sampai kekayaan alam yang berada di wilayah masyarakat justru menjadi sumber konflik dan ketidakadilan. Masyarakat membutuhkan kepastian, perlindungan, dan solusi nyata. Jika pertambangan harus ditata, tata dengan aturan yang jelas dan berkeadilan. Jika ada persyaratan yang belum terpenuhi, bantu masyarakat mencari jalan penyelesaiannya sesuai hukum,” tegas Afril.

PENUTUP

Polemik pertambangan di Desa Manatahan harus diselesaikan melalui pendekatan hukum, dialog, transparansi, dan keberpihakan pada keadilan sosial.

Pemerintah wajib hadir sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pelindung masyarakat. Kepastian hukum harus diberikan kepada seluruh pihak, baik masyarakat penambang maupun pelaku usaha, tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan hidup.

Hukum jangan hanya hadir untuk memberikan larangan, tetapi juga harus menghadirkan jalan keluar. Sebab, di balik aktivitas pertambangan masyarakat, terdapat kehidupan keluarga, masa depan pendidikan anak-anak, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat Desa Manatahan.

Afril Tumutu, S.H.
Ketua Divisi Hukum dan HAM