Perkara Dugaan Penganiayaan Kades Belantara Raya Masuk Tahap II, Tersangka Inisial A Ditahan Kejaksaan Inhil

TEMBILAHAN, INHIL,BeritaPresisi.Com – Penanganan perkara dugaan penyerangan Kantor Desa Belantara Raya dan penganiayaan terhadap Kepala Desa (Kades) Belantara Raya, Hasbullah, memasuki babak baru. Setelah melalui proses penyidikan di kepolisian, perkara tersebut kini resmi bergulir ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir (Inhil).

Seorang pria berinisial A yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut dikabarkan telah menjalani penahanan oleh pihak Kejaksaan Negeri Inhil setelah proses pelimpahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II.

Baca Juga

3 hari  lalu

Ady Candra Kepala Lingkungan Pangkalan Kerinci Barat Apresiasi Bupati Zukri dan CSR PT RAPP, Jalan Rigid Beton KM 5 Progres Pengerjaan

27 Adminpresisi

Penahanan ini menjadi perkembangan penting dalam perjalanan kasus yang sebelumnya dilaporkan langsung oleh Hasbullah ke Polres Indragiri Hilir pada 20 Mei 2026.

Berdasarkan konfirmasi media kepada Jaksa Erik Rusnandar di ruang Kantor Kejaksaan Negeri Inhil, Selasa (10/11/2026), Erik membenarkan bahwa tersangka telah dilakukan penahanan oleh pihak kejaksaan sejak Senin, 9 November 2026.

“Penahanan terhadap tersangka sudah dimulai sejak Senin, 9 November 2026,” demikian keterangan Erik Rusnandar kepada media ini.

Baca Juga

5 hari  lalu

Sekretaris DPD BARA JP SUMUT Tnggapi Persoalan Pajak Ekonomi Kecil

103 Adminpresisi

Erik juga menjelaskan bahwa terkait masa penahanan dalam tahap penuntutan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur jangka waktu penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan masuknya perkara ke tahap penuntutan, proses hukum selanjutnya akan berlanjut ke tahapan persidangan sesuai mekanisme peradilan pidana.

Untuk diketahui, perkara ini bermula dari laporan Hasbullah ke Polres Indragiri Hilir pada Rabu, 20 Mei 2026.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Polres Inhil Nomor: STTLP/25/V/2026/SPKT/POLRES INDRAGIRI HILIR/POLDA RIAU, Hasbullah melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan yang disebut terjadi sekitar pukul 09.30 WIB di Kantor Desa Belantara Raya, Kabupaten Indragiri Hilir.

Peristiwa yang dilaporkan tersebut bukan sekadar menjadi persoalan pribadi antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menyangkut keamanan lingkungan pemerintahan desa serta perlindungan terhadap aparatur yang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Kantor desa merupakan tempat pelayanan publik. Karena itu, setiap dugaan tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan pemerintahan desa perlu ditangani secara serius, profesional, dan berdasarkan ketentuan hukum.

Kini, setelah perkara dilimpahkan ke kejaksaan dan tersangka menjalani penahanan, perhatian publik tertuju pada kelanjutan proses penuntutan serta pembuktian perkara di hadapan majelis hakim.

Sementara itu, saat dikonfirmasi media ini pada Selasa (10/11/2026), Kepala Desa Belantara Raya, Hasbullah, menyampaikan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Untuk persoalan kasus ini, kita serahkan kepada pihak hukum,” demikian tanggapan Hasbullah.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak pelapor memilih menempuh jalur hukum dan mempercayakan proses penyelesaian perkara kepada institusi yang berwenang

Masuknya perkara ke tahap II menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan dugaan penganiayaan terhadap Kades Belantara Raya.

Namun, proses hukum tidak berhenti pada penahanan tersangka. Tahapan pembuktian di persidangan nantinya menjadi ruang untuk menguji seluruh alat bukti, keterangan saksi, serta fakta-fakta hukum yang terungkap.

Masyarakat tentu berharap perkara ini dapat ditangani secara transparan, profesional, dan tidak berlarut-larut. Penegakan hukum harus memberikan kepastian, sekaligus memastikan setiap pihak memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hingga berita ini diterbitkan, media tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tersangka berinisial A tetap memiliki hak untuk membela diri dan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.