Akun Fake Menggoreng Demokrasi Indonesia : Ketika Propaganda Digital Mengalahkan Akal Sehat Publik

Foto : Joan Berlin Damanik, S.Si, MM

Oleh: Joan Berlin Damanik, S.Si., M.M.

Demokrasi yang Terancam di Ruang Digital

Baca Juga

6 hari  lalu

Acara Doa Bersama dan Tahlilan 40 Hari Kepergian Guruh Soekarnoputra Digelar di Kebayoran Baru

35 Liber Simbolon

Demokrasi Indonesia sedang menghadapi ancaman yang tidak selalu hadir melalui demonstrasi, konflik antarpartai, atau perebutan kekuasaan. Ancaman baru itu tumbuh di ruang digital, bergerak melalui akun-akun palsu, identitas anonim, jaringan penyebaran informasi manipulatif, serta propaganda yang dirancang untuk memengaruhi cara masyarakat memandang realitas politik.
Media sosial yang seharusnya menjadi ruang pertukaran gagasan kini berpotensi berubah menjadi arena rekayasa persepsi. Informasi yang belum terverifikasi disebarkan seolah-olah fakta. Potongan video dipisahkan dari konteks, pernyataan tokoh dipelintir, dan isu politik tertentu terus diangkat untuk membangkitkan kemarahan publik.
Persoalannya bukan sekadar keberadaan akun palsu. Ancaman sesungguhnya muncul ketika akun-akun tersebut digunakan secara terorganisasi untuk menciptakan opini, menyerang reputasi, memperbesar konflik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
Ketika kebohongan diproduksi berulang kali, disebarkan secara masif, lalu dipercaya karena terlihat populer, demokrasi sedang menghadapi krisis nalar publik. Dalam situasi seperti ini, yang diperebutkan bukan hanya kekuasaan politik, melainkan juga kemampuan mengendalikan persepsi masyarakat.

Data Mengungkap Kerentanan Demokrasi Digital

Besarnya tantangan tersebut dapat dilihat dari perkembangan ruang digital Indonesia. DataReportal dalam laporan Digital 2025 mencatat sekitar 212 juta pengguna internet di Indonesia pada awal 2025, dengan penetrasi mencapai 74,6 persen dari populasi. Sementara itu, identitas pengguna media sosial diperkirakan mencapai 143 juta.
Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi salah satu arena utama pembentukan opini publik. Masyarakat memperoleh informasi politik melalui Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp, dan berbagai platform lainnya.
Persoalan menjadi semakin serius ketika ruang komunikasi tersebut dipenuhi informasi palsu. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat 2.330 hoaks sepanjang 2023. Dari jumlah tersebut, 1.292 merupakan hoaks politik, termasuk 645 hoaks yang berkaitan dengan Pemilu 2024.
Data tersebut memberikan gambaran bahwa penyebaran informasi palsu bukan lagi persoalan pinggiran. Ia telah menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi Indonesia.
Namun, perlu dibedakan secara tegas antara akun anonim, akun palsu, dan akun yang menyampaikan kritik politik. Tidak semua akun anonim merupakan akun manipulatif. Tidak semua kritik keras adalah propaganda. Persoalan utamanya terletak pada pemalsuan identitas, rekayasa informasi, koordinasi tidak autentik, dan kesengajaan menyesatkan masyarakat.

Baca Juga

6 hari  lalu

Waspada DBD di Pekanbaru, Sudah 779 Kasus dan 3 Meninggal

38 Liber Simbolon

Akun Fake dan Industri Pembentukan Persepsi Politik

Dalam praktik komunikasi digital, sebuah narasi dapat dibuat seolah-olah memperoleh dukungan luas hanya dengan menyebarkannya melalui banyak akun. Unggahan kemudian diperkuat dengan komentar, tanda suka, dan pembagian ulang secara berulang.
Masyarakat yang melihat aktivitas tersebut dapat menganggap isu itu benar-benar mewakili suara mayoritas. Padahal, banyaknya komentar belum tentu mencerminkan banyaknya pendapat independen. Popularitas digital dapat direkayasa.
Praktik ini berkaitan dengan fenomena coordinated inauthentic behavior, yaitu aktivitas terkoordinasi yang menggunakan perilaku atau identitas tidak autentik untuk memengaruhi ruang informasi.
Tujuannya tidak selalu membuktikan suatu tuduhan melalui argumentasi. Terkadang, cukup dengan mengulang narasi, menciptakan kebisingan, membangun kemarahan, dan membuat masyarakat kehilangan kemampuan membedakan fakta dengan manipulasi.
Dalam konteks politik, pola tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk menyerang pemerintah, menjatuhkan lawan politik, melemahkan oposisi, membangun citra tokoh tertentu, atau memperkeruh hubungan antarkelompok masyarakat.
Inilah yang harus diwaspadai. Demokrasi tidak boleh berubah menjadi kompetisi antara siapa yang paling kuat menyampaikan fakta dan siapa yang paling mampu memproduksi kebisingan digital.
Jika persepsi publik dapat dibeli, direkayasa, dan dimanipulasi melalui jaringan akun palsu, maka kualitas demokrasi sedang dipertaruhkan.

Jangan Samakan Kritik dengan Propaganda

Pemberantasan akun palsu tidak boleh menjadi alasan untuk mempersempit kebebasan berpendapat. Pemerintah harus memahami bahwa kritik merupakan bagian mendasar dari demokrasi.
Rakyat memiliki hak mempertanyakan kebijakan Presiden, mengkritik menteri, menolak keputusan pemerintah, menyampaikan ketidakpuasan, bahkan mengorganisasi gerakan oposisi secara damai dan konstitusional.
Kritik terhadap pemerintah bukan ancaman negara. Justru kritik yang sehat merupakan mekanisme pengawasan agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Karena itu, akun yang mengkritik Presiden, menteri, partai politik, maupun lembaga negara tidak otomatis dapat dicap sebagai akun palsu atau bagian dari operasi propaganda.
Perbedaannya harus dibuktikan secara objektif. Kritik yang sah dibangun melalui argumentasi, fakta, dan kepentingan publik. Sebaliknya, manipulasi informasi menggunakan identitas palsu, konten yang direkayasa, tuduhan tanpa dasar, atau jaringan akun tidak autentik untuk menciptakan kesimpulan yang menyesatkan.
Pemerintah harus berhati-hati. Jangan sampai pemberantasan hoaks berubah menjadi instrumen untuk melindungi pejabat dari kritik.
Jika suara yang mendukung pemerintah dianggap benar, sementara suara yang mengkritik dicurigai sebagai propaganda, demokrasi sedang bergerak menuju ruang kekuasaan yang tidak sehat.

Algoritma dan Perdagangan Emosi Publik

Ancaman berikutnya berasal dari karakter algoritma media sosial. Konten yang memancing kemarahan, ketakutan, kontroversi, dan kebencian sering memperoleh interaksi tinggi. Akibatnya, informasi yang paling ramai belum tentu paling benar. Konten yang paling banyak dibagikan belum tentu paling akurat.
Situasi ini membuka peluang bagi jaringan akun manipulatif untuk memperbesar konflik. Isu yang seharusnya diselesaikan melalui pemeriksaan fakta dapat berubah menjadi pertengkaran massal hanya karena sebuah unggahan menjadi viral.
Dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar perdebatan di media sosial. Kepercayaan masyarakat terhadap pemilu, lembaga negara, media massa, dan proses pengambilan keputusan publik dapat ikut tergerus.
Demokrasi membutuhkan warga negara yang mampu menilai kebijakan berdasarkan bukti, bukan sekadar mengikuti kemarahan yang diproduksi oleh mesin propaganda. Ketika masyarakat lebih percaya pada potongan video daripada konteks utuh, lebih percaya pada tuduhan anonim daripada hasil pemeriksaan, dan lebih mengutamakan jumlah komentar daripada validitas informasi, kualitas demokrasi akan semakin rapuh.

Negara Harus Hadir, tetapi Tidak Boleh Memonopoli Kebenaran

Indonesia telah memiliki landasan hukum untuk menangani penyalahgunaan ruang digital, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Namun, keberadaan regulasi tidak boleh diartikan sebagai kewenangan tanpa batas untuk mengendalikan percakapan publik. Penegakan hukum harus memperhatikan unsur perbuatan, kesengajaan, akibat, dan ketentuan hukum yang relevan.
Tidak setiap informasi keliru otomatis merupakan tindak pidana. Kesalahan informasi, perbedaan pendapat, satire, kritik, dan manipulasi yang disengaja harus dibedakan secara cermat.
Negara juga tidak boleh memonopoli penentuan kebenaran politik. Pengawasan propaganda digital harus melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, akademisi, masyarakat sipil, media massa, dan perusahaan platform digital.
Yang dibutuhkan Indonesia bukan negara yang mengawasi setiap perbedaan pendapat, melainkan negara yang melindungi masyarakat dari manipulasi informasi tanpa merampas kebebasan sipil.

Tujuh Agenda Memulihkan Akal Sehat Demokrasi

Ada tujuh langkah strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Pertama, membangun sistem deteksi jaringan akun tidak autentik. Pemerintah bersama platform digital perlu mengidentifikasi aktivitas bot, penyamaran identitas, dan penyebaran konten manipulatif. Penindakan harus berdasarkan bukti teknis yang dapat diuji, bukan berdasarkan pandangan politik pemilik akun.
Kedua, mewajibkan transparansi iklan politik digital. Identitas sponsor, sumber pendanaan, materi kampanye, serta jangkauan iklan politik perlu dapat diakses publik. Masyarakat berhak mengetahui siapa yang membiayai dan menyebarkan pesan politik yang memengaruhi choice mereka.
Ketiga, memperkuat literasi digital. Pendidikan masyarakat harus diarahkan pada kemampuan memeriksa sumber informasi, mengenali manipulasi foto dan video, memahami konteks, serta membedakan fakta dengan opini.
Keempat, membentuk pengawasan independen. Dugaan operasi propaganda politik harus dapat diperiksa oleh lembaga independen dengan melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemeriksa fakta. Hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara transparan.
Kelima, menegakkan hukum secara adil. Aparat harus membedakan kritik, satire, kesalahan informasi, dan manipulasi yang memenuhi unsur pidana. Tidak boleh ada standar ganda berdasarkan siapa yang menjadi sasaran kritik.
Keenam, menuntut tanggung jawab platform digital. Perusahaan teknologi harus memperkuat moderasi, menyediakan mekanisme pengaduan, meningkatkan transparansi jaringan manipulatif, dan tidak semata-mata mengejar keuntungan dari tingginya interaksi pengguna.
Ketujuh, memperkuat media massa independen. Jurnalisme yang profesional harus menjadi benteng terhadap propaganda. Media tidak boleh hanya mengejar viralitas, tetapi wajib mengutamakan verifikasi, konteks, akurasi, dan keberimbangan.

Demokrasi Tidak Boleh Kalah oleh Akun Palsu

Demokrasi Indonesia tidak boleh menjadi korban permainan algoritma dan industri manipulasi opini. Perbedaan pendapat merupakan kekuatan demokrasi, tetapi kebohongan yang diproduksi secara terorganisasi merupakan ancaman terhadap kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemerintah harus berani memberantas manipulasi digital, tetapi juga harus berani menerima kritik. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas, tetapi tidak boleh kehilangan independensi. Platform digital harus bertanggung jawab, sementara masyarakat harus semakin kritis dalam menerima informasi.
Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: demokrasi bukan milik pemerintah, bukan milik partai politik, dan bukan pula milik kelompok yang paling berisik di media sosial. Demokrasi adalah milik rakyat.
Karena itu, jangan biarkan segelintir pihak mengendalikan persepsi jutaan masyarakat melalui identitas palsu dan propaganda yang dirancang untuk kepentingan politik tertentu.
Ancaman terbesar bukan hanya ketika akun fake berhasil menyebarkan kebohongan, melainkan ketika masyarakat mulai kehilangan kemampuan untuk membedakan fakta dan rekayasa.
Sebab, ketika propaganda digital berhasil mengalahkan akal sehat publik, yang kalah bukan hanya pemerintah atau oposisi. Yang kalah adalah demokrasi, dan yang paling dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia.(Penulis : Akademisi dan Pemerhati Pelayanan Publik)