Transparansi Bupati Cup Inhil 2026 Dipertanyakan, Tidak Boleh Untuk Kepentingan partai Tertentu

Tembilahan,beritapresisi.com– Turnamen Bupati Cup Indragiri Hilir (Inhil) 2026 sukses menarik perhatian ribuan masyarakat. Antusiasme yang tinggi menunjukkan bahwa sepak bola masih menjadi olahraga yang mampu menyatukan warga. Turnamen ini juga secara resmi ditutup pada 18 Juli 2026.

Namun, di balik kemeriahan tersebut, muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai transparansi penyelenggaraan, mulai dari pengelolaan tiket, sumber pendapatan, hingga proses pembentukan panitia.

Baca Juga

3 hari  lalu

Kadis Kominfo Jambi Akan Panggil APJII Terkait Pelanggaran Penyelenggara Internet

74 Adminpresisi

Di tengah berbagai isu yang berkembang, beredar anggapan bahwa panitia penyelenggara didominasi oleh pejuang subuh tertentu yang memiliki kedekatan dengan kepentingan politik. Bahkan, muncul penyebutan bahwa sebagian panitia berasal dari Pejuang Subuh

Jika benar terdapat keterlibatan individu yang memiliki afiliasi organisasi, komunitas, maupun partai politik, hal tersebut pada dasarnya bukan persoalan selama proses penyelenggaraan dilakukan secara profesional, netral, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Yang menjadi tuntutan publik adalah keterbukaan dan akuntabilitas.

Sebagai kegiatan yang menggunakan nama “Bupati Cup” dan menjadi bagian dari agenda daerah, masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan, jumlah tiket yang dicetak dan terjual, sumber pemasukan, penggunaan anggaran, serta dasar penunjukan panitia.ukpan narasumber yang tidak mau disebut namanya

Baca Juga

5 hari  lalu

PC PMII Pekanbaru Gelar Yasinan dan Doa Bersama, Desak Pengusutan Pengeroyokan Sekretaris PMII Riau, dan pelaku Pengeroyokan Dua Kader PMII di Polresta Pekanbaru

44 Adminpresisi

Transparansi merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik sekaligus cara menjaga kepercayaan masyarakat.

maupun panitia tidak perlu alergi terhadap kritik Justru kritik yang disampaikan secara objektif dapat menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan Bupati Cup pada tahun-tahun berikutnya semakin baik, profesional, dan bebas dari berbagai dugaan yang berpotensi menimbulkan polemik.

Pada akhirnya, Bupati Cup seharusnya menjadi milik seluruh masyarakat Indragiri Hilir, bukan milik kelompok tertentu ataupun dipersepsikan sebagai ajang yang sarat kepentingan politik. Dengan keterbukaan informasi dan pengelolaan yang akuntabel,

kepercayaan publik akan tetap terjaga dan semangat sportivitas yang menjadi tujuan utama turnamen dapat terus dipertahankan.