BARA JP Sumut Bantah Usulan Pergantian Wapres Gibran: “Atas Dasar Apa Diganti

Jakarta, BeritaPresisi.Com — Usulan Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (BANKOM RI) Syahganda Nainggolan agar Presiden Prabowo Subianto mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat bantahan dari Sekretaris DPD BARA JP Sumatera Utara, Juvinando Bertho Sinaga, yang akrab disapa BONCES IKN.

Syahganda Nainggolan, yang baru dilantik sebagai Kepala BANKOM RI pada 2 Oktober 2026, sebelumnya menyampaikan pandangannya dalam sebuah siniar bersama pakar hukum tata negara Refly Harun yang terbit pada 3 Oktober 2026.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Terima Mandat DPP Gerakan Rakyat, Imanuel Ebenhaezer Lubis Nahkodai Sayap Gerakan Rakyat Untuk Gerakan Kristen

54 Liber Simbolon

Dalam siniar tersebut, Syahganda menilai pergantian Wakil Presiden diperlukan untuk memperkuat stabilitas nasional dan membuat roda pemerintahan berjalan lebih efektif. Ia juga menilai Gibran belum mampu menjalankan peran sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang pernah dilakukan Jusuf Kalla dan Boediono ketika mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain mengusulkan pergantian Wapres, Syahganda juga menyampaikan gagasan agar Kaesang Pangarep diberikan posisi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai bentuk kompensasi.

Menanggapi hal tersebut, BONCES IKN mempertanyakan dasar konstitusional maupun politik dari usulan pergantian Wakil Presiden di tengah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Atas dasar apa dilakukan pergantian Wakil Presiden? Bukankah dalam Pilpres, Presiden dan Wakil Presiden dipilih sebagai satu pasangan dalam satu paket? Kalau mau mengganti Wakil Presiden, lalu apa dasar dan mekanismenya? Jangan sampai persoalan politik justru mengabaikan prinsip ketatanegaraan,” ujar BONCES IKN.

Menurutnya, gagasan memberikan jabatan menteri sebagai kompensasi atas pergantian Wakil Presiden justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap tata kelola pemerintahan.
“Tawaran kompensasi berupa jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga itu, menurut saya, merupakan bentuk arogansi tingkat tinggi. Jabatan publik bukan sesuatu yang semestinya dipertukarkan atau ditawarkan sebagai kompensasi politik,” tegasnya.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Komjen Pol Suyudi Ario Seto resmi ditetapkan sebagai Kapolri

51 Liber Simbolon

Soroti Penempatan Syahganda sebagai Kepala BANKOM

BONCES IKN juga mempertanyakan momentum pengangkatan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala BANKOM RI yang kemudian diikuti munculnya pernyataan mengenai pergantian Wapres Gibran.
Ia mengaku melihat adanya kemungkinan kepentingan politik di balik munculnya wacana tersebut, meski menurutnya hal itu perlu dibuktikan secara objektif.
“Saya secara pribadi melihat ada kemungkinan unsur kesengajaan atau agenda tertentu dalam penempatan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala BANKOM. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan ada kepentingan politik di baliknya. Tetapi tentu semua itu harus dibuktikan, bukan sekadar asumsi,” katanya.

BONCES kemudian mengingatkan bahwa kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 merupakan hasil dari proses politik dan dukungan rakyat yang mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran memenangkan kontestasi.
“Kita juga jangan lupa, Pak Prabowo sudah beberapa kali mencalonkan diri sebagai presiden dan baru berhasil memenangkan Pilpres setelah berpasangan dengan Gibran. Artinya, pasangan Prabowo-Gibran memiliki kekuatan politik yang saling melengkapi dan mendapat mandat langsung dari rakyat,” imbuhnya.

Diduga Berkaitan dengan Pilpres 2029

Lebih lanjut, BONCES IKN menilai berbagai wacana yang terus diarahkan kepada Gibran berpotensi berkaitan dengan dinamika politik menuju Pilpres 2029.
Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang mulai melakukan manuver politik karena melihat posisi dan elektabilitas Gibran sebagai salah satu figur potensial dalam kontestasi politik mendatang.
“Saya melihat berbagai upaya untuk mengusik posisi Wapres Gibran tidak bisa dilepaskan dari dinamika menuju Pilpres 2029. Bisa saja ada pihak-pihak yang mulai khawatir terhadap potensi politik Gibran ke depan,” ujarnya.

BONCES menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.
Namun, menurutnya, setiap langkah politik tetap harus mengedepankan etika, kepentingan nasional, serta penghormatan terhadap mandat rakyat.
“Silakan berpolitik sekuat dan semampunya. Silakan berkompetisi secara sehat. Tetapi jangan meninggalkan etika politik dan rasa kenegarawanan.

Jangan sampai kepentingan politik jangka pendek justru mengganggu stabilitas pemerintahan dan kepentingan bangsa,” pungkas BONCES IKN.