Bupati Humbahas Terima Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda PAPBD TA. 2026

Humbang Hasundutan, BeritaPresisi.com – Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH menerima Dokumen Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Tahun Anggaran (T.A) 2026 yang diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Parulian Simamora pada Sidang Paripurna DPRD di Gedung DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Selasa, 1 September 2026.

Baca Juga

1 hari  lalu

Polairud Kepulauan Meranti Kembali lagi Bawa Bantuan Berupa Sembako untuk masyarakat

24 Liber Simbolon

Paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Parulian Simamora bersama Wakil Ketua Jessika A Simamora, S.A.B dan Marsono Simamora serta diikuti oleh Anggota DPRD lainnya.

Turut hadir pada paripurna ini Wakil Bupati Humbahas Junita Rebeka Marbun SH, M.AP, Sekda Chiristison R Marbun, PKK, Ketua DWP Humbang Hasundutan, Ny. Dewi Chiristison R. Marbun, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Tokoh Adat/ Agama, BUMN/ BUMD dan lainnya.

Sebelum menyampaikan pandangan umum, Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora, terlebih dahulu menanyakan nama-nama juru bicara setiap fraksi. Dari Fraksi Golkar Solidaritas dibaca oleh Rustam Marbun, Fraksi Hanura dibaca oleh Martini Purba, Fraksi Nasdem Normauli Simarmata, Fraksi Perindo dibaca oleh Lam Marganda Silaban, Fraksi Gerindra dibaca oleh Bosfer Nababan dan Fraksi Gabungan dibaca oleh Jamonang Nababan.

Baca Juga

4 hari  lalu

Anev Polres Kepulauan Meranti, Karhutla dan Pilkades Jadi Atensi Utama

40 Liber Simbolon

Enam Fraksi yang ada di DPRD Humbang Hasundutan membacakan Pemandangan Umum Fraksinya untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Keenam Fraksi memberikan apresiasi atas penyampaian tepat waktu Ranperda Perubahan APBD TA. 2026 kepada DPRD Humbang Hasundutan untuk dibahas dan diparipurnakan.

Secara umum Pandangan Fraksi menekankan agar penetapan skala prioritas harus dilakukan secara cermat dan prioritas tersebut harus benarbenar didasarkan pada tingkat kebutuhan dan urgensi masyarakat, bukan hanya pada ketersediaan program. Setiap anggaran yang ditambahkan maupun dikurangi harus memiliki alasan yang jelas serta memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat Humbang Hasundutan.

Selain itu, diminta kepada Pemkab Humbahas menerima dan mencatat pokir DPRD sebagai bagian dari proses perencanaan, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut yang nyata terhadap usulan-usulan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pekerja infrastruktur jalan, irigasi dan infra struktur lainnya menjadi perhatian pada Pemandangan Umum Fraksi demikian juga dengan pemeliharaan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan agar lebih diberdayakan secara optimal.

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas pada bidang pendidikan dan kesehatan juga menjadi isi pada Pemandangan Fraksi, dan diharapkan agar Pemkab Humbang Hasundutan benar-benar menganggarkan dan memprioritaskan bidang pendidikan demi kesejahteraan masyarakat Humbang Hasundutan. (Cosmas Sinaga)