Memperingati Hari Bahasa Isyarat, Partai Gerakan Rakyat Upayakan Keadilan Akses Melalui Birokrasi Peka Isyarat

9​Jakarta, Berita presisi.com – Dalam rangka memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026, Partai Gerakan Rakyat menggelar forum diskusi bertema keadilan akses dan inklusivitas pelayanan publik di Jakarta, Jumat (25/9/2026). Forum ini menjadi ruang percakapan untuk membangun pemahaman mendalam bahwa setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam berkomunikasi.

​Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid menegaskan komitmen partai dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya komunitas Tuli. Ia menyoroti fenomena anak-anak muda berkebutuhan khusus yang kerap menghadapi tembok hambatan dalam mengakses layanan dasar.

​”Apakah rakyat yang harus menyesuaikan dengan negara, atau negara yang seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan rakyatnya?” tegas Sahrin Hamid dalam pidatonya. Beliau menekankan perlunya keadilan akses agar warga yang menggunakan bahasa isyarat mendapatkan hak yang setara. Selain itu, partisipasi aktif kaum disabilitas sangat diperlukan agar kebijakan yang dilahirkan benar-benar mengakomodasi kebutuhan mereka, termasuk mewujudkan birokrasi yang peka isyarat di instansi pemerintah.

​Mengakhiri sambutannya, Sahrin Hamid menyampaikan pesan mendalam, “Selamat Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026. Dengar dengan hati, pahami dengan bahasa isyarat.”

​Menghapus Diskriminasi dan Membuka Akses Luas

​Forum diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber dan aktivis, di antaranya Rika Aprilia Hermansyah, Ocal, Raisa, Moha, Sara, dan Mas Adam dari Ruang Isyarat.

​Rika Aprilia Hermansyah menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung anak-anak disabilitas. Menurutnya, keberadaan mereka tidak boleh disembunyikan.

​”Kalau ada anak disabilitas, perlu masuk ke komunitas, jangan disembunyikan dan jangan malu. Selama ini diskriminasi masih ada. Semoga ke depan teman-teman terus mendukung penggunaan bahasa isyarat sehingga tidak ada lagi hambatan maupun perlakuan diskriminatif,” ujar Rika.

​Sementara itu, Raisa menyampaikan perspektif mengenai keadilan akses dari sudut pandang penyandang penyakit kronis. Ia menegaskan bahwa aksesibilitas merupakan hak mendasar setiap warga negara Indonesia tanpa memandang tingkatan kondisi fisik atau medis tertentu.

​Membangun Ekosistem Inklusif untuk Komunitas Tuli

​Diskusi juga mendalami kebudayaan Tuli dan pentingnya membangun ruang serta ekosistem yang ramah bagi komunitas Tuli maupun disabilitas secara umum. Para narasumber meluruskan pandangan masyarakat dengan menegaskan bahwa menjadi Tuli adalah kondisi normal—hanya saja cara berkomunikasi mereka yang berbeda, baik melalui komunikasi verbal maupun bahasa isyarat.

​Dalam sesi pembahasan edukasi, disampaikan pula mengenai dua sistem bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia (Bisindo dan SIBI). Merespons pertanyaan publik mengenai apakah bahasa isyarat dapat dipelajari secara otodidak melalui platform digital seperti YouTube, para narasumber menjelaskan bahwa meski media sosial membantu mengenalkan kosa kata dasar, belajar secara otodidak kurang efektif tanpa interaksi langsung dengan komunitas Tuli sebagai penutur asli. Oleh karena itu, ketersediaan ruang belajar formal dan ekosistem pendukung seperti Ruang Isyarat menjadi sangat krusial.

​Melalui kegiatan ini, sayap Partai Gerakan Rakyat, GEKRIS (Gerakan Kristen Indonesia Sejahtera) yang diketuai Pdt. Imanuel Ebenhaezer Lubis mendorong pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus membuka ruang partisipasi serta mewujudkan birokrasi yang inklusif dan bebas dari hambatan bagi seluruh warga negara. (Liber Simbolon)