MEDAN,BeritaPresisi.Com— Gebernur Sumatera Utara Bobby Nasution mulai disasar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut membuka peluang untuk mendalami dugaan keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam pusaran kasus korupsi proyek jalan senilai kurang lebih Rp165 miliar.

Peluang ini terbuka lebar setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan membeberkan sejumlah fakta mengejutkan dalam persidangan pada 24 September tahun lalu. Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu bahkan sempat meminta Jaksa KPK untuk menghadirkan Bobby Nasution guna dimintai keterangan terkait kejanggalan pergeseran anggaran.

Baca Juga

3 hari  lalu

Kabar Gembira, Pasar Murah Hadir di 5 Lokasi Minggu Ini di Pekanbaru

25 Liber Simbolon

Dalam persidangan tersebut, Sekretaris Dinas PUPR Sumut Muhammad Haldun bersaksi bahwa anggaran dua proyek jalan di Padang Lawas Utara—ruas Sipiongot-Batas Labuhan Batu dan Sipiongot-Hutaimbaru—sejatinya tidak ada di APBD murni 2025. Anggaran dadakan sebesar Rp165 miliar itu muncul setelah dilakukan pergeseran anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga enam kali melalui instrumen Peraturan Gubernur (Pergub).

Keterlibatan Pemprov Sumut makin kentara setelah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, mengaku selalu melaporkan proyek yang diklaim sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) itu kepada Gubernur. Bukti foto Bobby bersama Topan saat meninjau jalan pun sempat ditampilkan di sidang dan dibenarkan oleh mantan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi yang saat itu ikut mengawal rombongan.

Saat ini, KPK masih mengebut penyidikan pada klaster Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut. Pada 30 September 2026, penyidik telah menetapkan delapan tersangka baru, di mana tujuh di antaranya langsung dijebloskan ke Rutan KPK.

Baca Juga

6 hari  lalu

PWI Kota Binjai Berikan Penghargaan Bentuk Kerja Sama Pemberitaan

26 Liber Simbolon