KETUM INPEST: Mundurnya Gibran Harus Dihormati, Jangan Biarkan Konflik Politik Mengorbankan Kepentingan Bangsa

Ir. Marganda Simamora, S.H., M.Si: Kerelaan Hati, Penghormatan terhadap Hukum, dan Momentum Pembenahan Integritas Pejabat Negara

JAKARTA,BeritaPresisi.Com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (DPN INPEST), Ir. Marganda Simamora, S.H., M.Si (Ganda Mora), menyampaikan pandangan politik dan hukum terkait keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 12 November 2026.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Jokowi Tunjukkan Ijazah di Persidangan , BARA JP: Saatnya Akhiri Polemik dan Hormati Proses Hukum

146 Adminpresisi

Menurut Marganda, keputusan tersebut harus dilihat secara lebih luas, bukan semata-mata sebagai persoalan siapa yang menang atau kalah dalam pertarungan politik. Ada persoalan yang jauh lebih besar, yaitu penghormatan terhadap hukum, tanggung jawab konstitusional, etika kepemimpinan, serta bagaimana menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.

“Kalau memang keputusan mundur itu merupakan pilihan pribadi Gibran dengan kesadaran dan kerelaan hati, maka kita harus menghormati. Jangan sampai persoalan jabatan justru menjadi sumber konflik berkepanjangan yang menguras energi bangsa.”

1. Kerelaan Hati: Jabatan Bukan Segala-galanya

Baca Juga

4 hari  lalu

Bupati Satono Tinjau PLBN Aruk, Dorong Aktivitas Pelayanan Kembali Normal dan Aman

27 Radiman Lah

Marganda menilai bahwa dalam perjalanan politik seseorang, jabatan bukanlah segala-galanya. Kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan hukum, kepercayaan rakyat, dan tanggung jawab moral.

Dalam pandangannya, Gibran tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik menjelang Pilpres 2024. Marganda mengingatkan bahwa pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden merupakan bagian dari proses komunikasi dan kesepakatan politik dengan Prabowo Subianto.

Menurut Marganda, Gibran tidak seharusnya dipandang seolah-olah sejak awal mengejar jabatan Wakil Presiden. Ia mengemukakan pandangan bahwa Gibran justru diajak dan diminta oleh Prabowo Subianto melalui komunikasi politik yang berulang.

“Kalau seseorang akhirnya memilih mundur dengan kerelaan hati, kita harus menghargai keputusan tersebut. Dalam politik, tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan mempertahankan jabatan. Ada saatnya seseorang harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.”

2. Menghormati Hukum: Jangan Mempertentangkan Politik dengan Putusan Pengadilan

INPEST menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap warga negara, termasuk pejabat tertinggi negara, harus menghormati dan menaati putusan pengadilan sesuai kewenangan serta akibat hukum masing-masing putusan.

Persoalan dokumen pendidikan Gibran telah menjadi perhatian publik dan memasuki proses peradilan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

Namun, MK juga menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon dan pertimbangan mengenai kewenangan penyelesaian perkara.

Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

MA menyatakan surat keterangan tersebut batal atau tidak sah serta memerintahkan pihak tergugat untuk mencabutnya.

Dengan demikian, terdapat persoalan hukum dan administrasi negara yang tidak boleh diabaikan.

“INPEST berpandangan bahwa putusan pengadilan tidak boleh dipilih-pilih untuk kepentingan politik. Siapa pun yang berkaitan dengan putusan pengadilan wajib menghormatinya. Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan, dan kekuasaan tidak boleh berada di atas hukum.”

3. Langkah Politik Gibran ke Depan: Menghindari Konflik dan Menyelamatkan Energi Bangsa

Marganda menilai keputusan Gibran mundur dapat menjadi momentum untuk meredakan ketegangan politik nasional, apabila diproses secara konstitusional dan diterima sebagai jalan penyelesaian yang bermartabat.

Indonesia saat ini menghadapi banyak persoalan besar, mulai dari tekanan ekonomi, lapangan pekerjaan, kemiskinan, ketahanan pangan, energi, korupsi, hingga persoalan penegakan hukum.

Rakyat membutuhkan kepastian dan stabilitas, bukan pertarungan politik yang tidak berkesudahan.

Menurutnya, energi bangsa seharusnya diarahkan untuk membangun ekonomi, memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.

“Jangan sampai bangsa ini terus-menerus disibukkan oleh konflik elite politik, sementara rakyat harus berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, persoalan BBM, dan berbagai kesulitan ekonomi lainnya.”

Ia juga mengingatkan bahwa pengunduran diri tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum yang masih berjalan atau menghindari pertanggungjawaban apabila memang terdapat persoalan hukum.

4. INPEST Meminta Audit dan Penelusuran Seluruh Dokumen Pendidikan Pejabat Negara

Dalam pernyataannya, Marganda juga menyampaikan tuntutan yang lebih luas.

Menurutnya, persoalan dokumen pendidikan Gibran harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap administrasi persyaratan pendidikan pejabat publik.

INPEST meminta pemerintah, lembaga pengawas, serta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dokumen pendidikan luar negeri yang digunakan sebagai persyaratan jabatan publik, baik di lingkungan pemerintahan maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Pemeriksaan tersebut harus dilakukan berdasarkan kewenangan, ketentuan perundang-undangan, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

INPEST mengusulkan agar pemeriksaan meliputi:

1. Keaslian ijazah atau diploma luar negeri yang digunakan sebagai persyaratan jabatan publik.
2. Keabsahan lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah.
3. Status akreditasi atau pengakuan lembaga pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri oleh kementerian yang berwenang.
5. Kesesuaian antara ijazah, sertifikat kelulusan, transkrip akademik, dan persyaratan jabatan.
6. Proses administrasi verifikasi dokumen oleh KPU maupun instansi pemerintah terkait.
7. Pertanggungjawaban pejabat atau institusi apabila ditemukan pelanggaran administrasi maupun tindak pidana.

“Jangan hanya satu orang yang menjadi objek perhatian. Kalau memang negara ingin menegakkan integritas administrasi, periksa secara objektif semua dokumen yang digunakan oleh pejabat publik, baik di pemerintahan maupun DPR. Jangan ada diskriminasi, jangan ada perlindungan politik, dan jangan ada tebang pilih.”

Marganda menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut bukan berarti semua pejabat yang memiliki ijazah luar negeri patut dicurigai. Setiap dokumen harus diverifikasi berdasarkan bukti dan prosedur hukum, serta tetap menghormati hak setiap orang untuk memperoleh perlakuan yang adil.

5. Jangan Sampai Pengunduran Diri Menjadi Alat Transaksi Politik

INPEST juga mengingatkan agar dinamika pengunduran diri Wakil Presiden tidak dijadikan sebagai alat tawar-menawar kepentingan politik antarkelompok.

Menurut Marganda, persoalan ini harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusi, bukan melalui tekanan politik, demonstrasi kekuasaan, maupun kompromi yang mengorbankan prinsip keadilan.

Konstitusi telah mengatur mekanisme apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. Oleh karena itu, MPR dan lembaga negara terkait harus menjalankan kewenangannya berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Rakyat berhak memperoleh penjelasan terbuka mengenai status pengunduran diri, proses konstitusional berikutnya, dan kepastian penyelenggaraan pemerintahan.

6. Prabowo Harus Menjaga Stabilitas Pemerintahan dan Kepastian Hukum

Marganda juga berharap Presiden Prabowo Subianto mampu menjaga stabilitas pemerintahan di tengah dinamika politik tersebut.

Menurutnya, Presiden harus memastikan bahwa seluruh proses berjalan berdasarkan konstitusi, tanpa tekanan dari kelompok politik mana pun.

Hubungan politik antara Prabowo dan Gibran hendaknya tetap ditempatkan dalam koridor kenegaraan dan kepentingan nasional.

Apabila pengunduran diri telah diproses sesuai ketentuan konstitusi, maka pemerintahan harus segera memastikan keberlanjutan tugas-tugas kenegaraan dan pelayanan publik.

Tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan yang menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.

7. Momentum Mengembalikan Kepercayaan Rakyat terhadap Hukum

Menurut Marganda, persoalan ini sesungguhnya bukan hanya menyangkut Gibran, Prabowo, atau kelompok politik tertentu.

Ini merupakan ujian bagi sistem demokrasi Indonesia.

Rakyat ingin melihat apakah hukum benar-benar berlaku untuk semua orang, apakah lembaga negara berani bersikap independen, dan apakah pejabat publik bersedia mempertanggungjawabkan setiap persyaratan yang digunakan untuk memperoleh jabatan.

Karena itu, INPEST meminta agar seluruh proses hukum dan administrasi dilakukan secara transparan, profesional, serta dapat diawasi masyarakat.

PERNYATAAN TEGAS KETUM INPEST

“Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan hanya karena kepentingan jabatan dan kekuasaan. Kami menghormati apabila Gibran memilih mundur dengan kerelaan hati. Tidak perlu ada permusuhan, tidak perlu ada dendam politik, dan tidak perlu ada konflik yang mengorbankan kepentingan rakyat.

Namun, penghormatan terhadap keputusan politik tidak berarti mengesampingkan persoalan hukum.

Putusan MA dan MK harus ditempatkan secara benar sesuai amar dan pertimbangan hukumnya. Persoalan administrasi pendidikan harus dituntaskan melalui mekanisme yang sah.

Kami meminta seluruh dokumen pendidikan luar negeri yang digunakan sebagai persyaratan jabatan publik diperiksa secara objektif, bukan hanya milik satu orang, melainkan siapa pun yang memang wajib memenuhi persyaratan tersebut.

Jangan sampai rakyat melihat bahwa hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul kepada mereka yang memiliki kekuasaan.

Bagi kami, jabatan boleh berganti, kekuasaan boleh berakhir, tetapi hukum, keadilan, dan kepentingan rakyat harus tetap berdiri di atas segalanya.”

Ir. Marganda Simamora, S.H., M.Si (Ganda Mora)

Ketua Umum DPN Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST)