Jelang Peluncuran B50, APKASINDO Optimistis Harga Sawit Petani Naik

Ketua Umum APKASINDO Dr. Gulat ME Manurung ( Photo -Ist- APKASINDO )

Baca Juga

6 hari  lalu

PTPN IV PalmCo Akselerasi Peremajaan Sawit Petani di Riau Perkuat Implementasi Program B50

36 Liber Simbolon

Jakarta, Berita presisi – Program biodiesel B50 yang dijadwalkan diluncurkan dalam dua hari ke depan diyakini akan menjadi tonggak baru bagi industri energi berbasis nabati Indonesia. Ketua Umum APKASINDO, Dr. Gulat ME Manurung, menilai implementasi B50 bukan hanya mencatat sejarah bagi Indonesia, tetapi juga dunia karena Indonesia menjadi negara dengan tingkat pencampuran bahan bakar nabati berbasis sawit tertinggi ke dalam solar.

Menurut Gulat, keberhasilan program B50 diharapkan tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap solar berbasis fosil, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi petani kelapa sawit melalui peningkatan permintaan minyak sawit mentah (CPO) dan hal ini akan terkoneksi kspada kenaikan harga tandan buah segar (TBS) petani.

“Di tengah ketidakpastian ekonomi global pascakonflik Iran dan Amerika Serikat, program B50 menjadi harapan besar bagi industri sawit nasional. Yang terpenting, manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh petani,” ujarnya.

Baca Juga

6 hari  lalu

HANYA DI HUKUM RINGAN SATU BULAN RESIDIVIS KASUS PUKAT HARIMAU DIDUGA ” BERMAIN LAGI”

46 Liber Simbolon

Ia memperkirakan implementasi B50 akan menyerap sekitar 19 juta ton minyak sawit. Dengan asumsi produksi CPO Indonesia pada 2025 sekitar 56juta ton, maka sekitar 35 persen produksi nasional akan dialokasikan untuk kebutuhan energi, ini serapan terbesar dalam sejarah.
“Bayangkan saja, EU dengan anggota 21 negara hanya menyerap 3 ,5-4,0 juta ton CPO. Jadi adalah benar selain sebagai produsen, Indonesia juga pengkonsumsi CPO terbesar.dunia”.

Gulat juga menjelaskan bahwa peningkatan mandatori dari B40 menjadi B50 diperkirakan menambah kebutuhan CPO sekitar 5 juta ton. Bertambahnya permintaan tersebut berpotensi mengurangi stok global dan mendorong kenaikan harga CPO di pasar internasional, itu faktanya, jangan dibalik ceritanya.

“Ketika permintaan meningkat sementara pasokan berkurang, harga CPO akan terdorong naik. Kondisi ini otomatis akan berdampak pada kenaikan harga TBS yang diterima petani,” katanya.

Berdasarkan estimasinya, harga CPO berpeluang naik sekitar Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram setelah implementasi B50. Kenaikan itu diperkirakan tidak terjadi secara instan, tetapi berlangsung bertahap hingga akhir Juli dengan target harga CPO domestik mencapai sekitar Rp16.500 per kilogram.

Jika proyeksi tersebut tercapai, harga TBS petani diperkirakan meningkat sekitar Rp300 per kilogram, mengingat setiap kenaikan Rp1.000 harga CPO umumnya diikuti kenaikan sekitar Rp300 pada harga TBS.

Data APKASINDO menunjukkan harga TBS petani swadaya saat ini di kawasan Indonesia Timur berkisar Rp2.800 per kilogram, sedangkan di wilayah barat Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan Tengah telah mencapai Rp3.250 hingga Rp3.300 per kilogram. Dengan implementasi B50 yang berjalan lancar, harga TBS diperkirakan dapat meningkat hingga sekitar Rp3.600 per kilogram pada akhir Juli.

Meski demikian, Gulat mengingatkan bahwa proyeksi tersebut bergantung pada kelancaran pelaksanaan program B50 serta dinamika pasar minyak nabati dunia selain sawit. Apabila produksi minyak nabati selain sawit meningkat signifikan, harga CPO berpotensi mengalami tekanan.

Yang mengatakan Mandatori biodiesel.adalah ancaman, itu salah besar, tapi itu peluang. Ia juga mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan B50 tidak mengurangi volume ekspor CPO secara drastis karena dapat berdampak terhadap penerimaan devisa negara. Untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor, APKASINDO mengusulkan huluisasi, yaitu percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Menurutnya, produktivitas kebun petani saat ini masih relatif rendah, rata-rata hanya 400-800 kilogram TBS per hektare per bulan. Setelah diremajakan melalui PSR, produktivitas dapat meningkat menjadi 2 hingga 3,5 ton per hektare per bulan.

“Kalau B50 ingin berkelanjutan, maka PSR harus menjadi program yang wajib dipercepat melalui mandatori PSR. Persyaratan administrasi juga harus dipermudah karena saat ini petani bisa membutuhkan waktu 1-2 tahun hanya untuk menyelesaikan dokumen pengajuan PSR dan belum tentu lolos,” ujarnya.

Gulat menambahkan, pembentukan Satuan Tugas PSN Sawit Rakyat di Bappenas sekitar dua bulan lalu menjadi langkah positif untuk mempercepat koordinasi dari sektor hulu hingga hilir, karena Kementerian Bappenas itu rumahnya K/L. Namun, menurutnya, fondasi kebijakan tetap harus diperkuat agar peningkatan konsumsi domestik tidak mengganggu daya saing ekspor dan keberlanjutan industri sawit nasional.

“B50 harus menjadi momentum yang memperkuat posisi sawit Indonesia di pasar dunia sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama di sektor hulu,” urainya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa program biodiesel merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengurangan impor solar sekaligus memperkuat pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik.

“Program biodiesel menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi dalam negeri sekaligus mendukung transisi energi Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Eniya saat ditemui pada Selasa (26/5).

Lebih lanjut Eniya menjelaskan implementasi mandatori biodiesel juga menunjukkan capaian positif dalam mendukung penguatan ekonomi dan energi nasional. Implementasi program biodiesel sejak 2015 juga telah berkontribusi dalam memperkuat pasar domestik, menjaga stabilitas industri sawit nasional, serta mendukung perekonomian nasional di tengah dinamika pasar global.

Pada implementasi B40 tahun 2025, realisasi penyaluran biodiesel tercatat mencapai 14,94 juta kL atau sekitar 95,67 persen dari total alokasi sebesar 15,61 juta kL. Implementasi tersebut turut memberikan manfaat berupa penghematan devisa sekitar Rp133,3 triliun, peningkatan nilai tambah sebesar Rp20,92 triliun, penyerapan tenaga kerja sekitar 1,88 juta orang, serta kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 39,66 juta ton CO2.

“Capaian tersebut mencerminkan kontribusi biodiesel dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” tambah Eniya.

Sejalan dengan rencana implementasi B50, pemerintah memastikan seluruh tahapan dilakukan secara hati-hati melalui rangkaian evaluasi dan pengujian teknis yang komprehensif sesuai standar yang berlaku. Pengujian saat ini dilakukan pada berbagai sektor, meliputi otomotif, alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, dan perkeretaapian guna memastikan implementasi berjalan aman, andal, dan sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. (DPP APKASINDO)