Evaluasi Dua Tahun Prabowo-Gibran: Aktivis Dorong Perbaikan Pelayanan Publik, Penguatan Ekonomi, dan Konsistensi Asta Cita
Penulis: Liber Simbolon
Editor: Liber Simbolon
Foto : Robertus Juan Pratama, Aktivis Muda Katolik sekaligus Founder GPPMI
Jakarta, BeritaPresisi.com — Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2026, evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas nasional perlu dilakukan secara terbuka, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keberhasilan Asta Cita harus diukur melalui manfaat nyata bagi rakyat, mulai dari stabilitas ekonomi, ketersediaan energi, penciptaan lapangan kerja, penanganan bencana, hingga kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum.
Aktivis Muda Katolik sekaligus Founder Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Indonesia (GPPMI), Robertus Juan Pratama, menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, konsistensi pelaksanaan program, dan akuntabilitas pejabat negara. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab warga negara untuk memastikan kekuasaan bekerja bagi kepentingan rakyat.
“Evaluasi dua tahun pemerintahan tidak boleh berhenti pada perdebatan apakah pemerintah berhasil atau gagal. Kita harus berani melihat persoalan berdasarkan data, mengidentifikasi kebijakan yang belum berjalan sebagaimana mestinya, dan menawarkan solusi yang dapat dilaksanakan. Kritik bukanlah permusuhan, melainkan tanggung jawab warga negara untuk memastikan pemerintah tetap berada di jalur kepentingan rakyat,” ujar Juan.
Sejumlah survei yang dipublikasikan pada Oktober 2026 menunjukkan tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebanyak 53 persen responden menilai kondisi ekonomi Indonesia memburuk dibandingkan tahun sebelumnya, 82 persen merasa pajak dan berbagai pungutan membebani masyarakat, 62 persen menilai kebijakan pemerintah terkait lapangan kerja sangat buruk, dan 63 persen mengkhawatirkan utang pemerintah akan membebani generasi mendatang.
Pada aspek program prioritas, sebanyak 76 persen responden menyatakan setuju apabila program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan, sementara 96 persen ahli yang disurvei menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak efektif. Juan menilai temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi berbasis data, bukan sekadar perdebatan mengenai keberhasilan atau kegagalan pemerintah.
“Angka-angka tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan secara serius. Kepercayaan publik tidak cukup dipertahankan melalui komunikasi dan pencapaian administratif. Kepercayaan harus dibangun melalui hasil nyata, keterbukaan terhadap kritik, dan kesediaan mengoreksi program yang belum memberikan manfaat optimal,” pungkas Pria Lulusan Sarjana Hukum Universitas Trisakti ini.
Penanganan karhutla dan bencana alam menjadi ukuran nyata kehadiran negara. Data BMKG menunjukkan luas lahan terbakar hingga 28 Februari 2026 mencapai 32.637,42 hektare, meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2025. Kondisi ini menegaskan pentingnya memperkuat pencegahan, pengendalian titik api, penindakan pelaku pembakaran, pemulihan lingkungan, serta kesiapan logistik, sistem peringatan dini, dan perlindungan kelompok rentan.
“Negara tidak boleh baru terlihat ketika asap sudah menyelimuti permukiman atau ketika masyarakat kehilangan rumah dan mata pencaharian. Pencegahan harus menjadi prioritas, koordinasi pusat dan daerah harus berjalan efektif, dan setiap kelemahan penanganan bencana harus dievaluasi secara terbuka agar kesalahan yang sama tidak terus berulang,” tegas Juan.
Dalam sektor energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 16 Oktober 2026 menyampaikan stok BBM nasional berada pada kisaran 16-18 hari dan meminta Pertamina mempercepat distribusi ke daerah. Juan menilai ketersediaan stok nasional harus diikuti pemerataan pasokan, terutama di wilayah kepulauan, kawasan terpencil, dan daerah dengan akses transportasi terbatas.
“Ketahanan energi tidak boleh hanya dinilai dari angka stok nasional. Ukuran keberhasilannya adalah apakah masyarakat dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhan dengan harga yang berlaku, tanpa menghadapi kelangkaan berulang akibat hambatan distribusi. Pemerintah harus memastikan pasokan menjangkau seluruh wilayah dan informasi distribusinya dapat dipantau secara transparan,” tegasnya.
Mengenai program MBG, sebanyak 95,2 persen responden mengetahui atau pernah mendengar program tersebut. Namun, dari responden yang mengetahui program itu, hanya 33,8 persen menyatakan sangat atau cukup puas terhadap pelaksanaannya, sedangkan 61,4 persen menyatakan kurang atau tidak puas dan 4,9 persen tidak menjawab atau tidak tahu.
Juan menilai tujuan meningkatkan gizi anak harus tetap menjadi prioritas, tetapi pelaksanaannya wajib dievaluasi. Keamanan pangan, kualitas gizi, ketepatan sasaran, transparansi pengadaan, serta efektivitas penggunaan anggaran harus lebih diutamakan daripada sekadar mengejar target penyerapan anggaran atau jumlah penerima manfaat.
“Program yang memiliki tujuan baik bukan berarti bebas dari evaluasi. Keselamatan anak, mutu makanan, ketepatan penerima, dan pertanggungjawaban anggaran harus menjadi prioritas utama. Jika ditemukan kekurangan, pemerintah harus berani membenahi tata kelolanya agar tujuan meningkatkan gizi benar-benar tercapai,” ujarnya.
Pada aspek ekonomi, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada 5 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp17.917 per dolar AS. Juan menekankan bahwa angka pada satu tanggal tidak cukup untuk menyimpulkan arah pergerakan rupiah selama dua tahun pemerintahan tanpa membandingkannya dengan data periode lain.
Demikian pula, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harus dianalisis menggunakan data resmi Bursa Efek Indonesia dengan membedakan fluktuasi harian dan tren jangka menengah, serta memperhatikan pasar global, suku bunga, dan kinerja emiten. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan industri agar stabilitas ekonomi turut dirasakan masyarakat melalui harga terjangkau, daya beli yang terjaga, dan kepastian usaha.
“Stabilitas ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan pemerintah atau pergerakan indikator pasar keuangan. Masyarakat harus merasakan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, biaya usaha yang masuk akal, daya beli yang terjaga, dan kepastian ekonomi bagi keluarga. Pemerintah juga perlu menjelaskan secara terbuka penyebab tekanan ekonomi beserta langkah mitigasi yang terukur,” tutur Juan.
Di bidang ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen, turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Menurut Juan, indikator tersebut perlu dilengkapi dengan data jumlah penduduk bekerja, setengah pengangguran, upah, kualitas pekerjaan, dan partisipasi angkatan kerja untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh.
Pemerintah perlu memastikan investasi dan hilirisasi menghasilkan pekerjaan berkualitas bagi generasi muda maupun masyarakat di luar pusat pertumbuhan ekonomi. Juan mendorong penguatan pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan industri, program magang berkualitas, insentif bagi perusahaan pencipta pekerjaan formal dan berkelanjutan, kemudahan perizinan UMKM, serta perluasan akses pembiayaan usaha produktif.
“Generasi muda tidak cukup diberi harapan melalui target investasi. Mereka membutuhkan pekerjaan nyata, penghasilan yang layak, pelatihan sesuai kebutuhan industri, proses rekrutmen yang adil, dan kesempatan membangun masa depan tanpa harus bergantung pada koneksi. Investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya tercermin dalam angka pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Juan juga mengingatkan bahwa stabilitas politik bukan berarti meniadakan kritik, perbedaan pendapat, atau pengawasan terhadap pemerintah. Stabilitas yang sehat harus dibangun melalui institusi yang dipercaya, penegakan hukum yang adil, kebijakan yang akuntabel, profesionalisme pejabat negara, serta ruang demokrasi yang terbuka.
“Stabilitas politik tidak dapat dibangun hanya melalui kekuatan kekuasaan. Stabilitas harus tumbuh dari kepercayaan rakyat bahwa institusi negara bekerja secara adil, hukum berlaku bagi semua orang, dan kritik dapat disampaikan tanpa rasa takut. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang sanggup mendengar koreksi sekaligus memperbaiki kebijakannya,” tegasnya.
Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, Robertus Juan Pratama mendorong pemerintah menjadikan evaluasi dua tahun pemerintahan sebagai titik awal pembenahan yang terukur. Ia mengusulkan lima poin solusi berikut:
1. Menyusun rapor kinerja pemerintah yang terbuka dan berbasis indikator. Pemerintah perlu menyediakan informasi kinerja yang dapat diperiksa publik melalui Satu Data Nasional agar pelaksanaan program, capaian, dan kekurangannya dapat dievaluasi secara objektif.
2. Memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Stabilitas harga pangan, pemerataan distribusi energi, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta penanggulangan dan perlindungan warga terdampak bencana harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan kebijakan pemerintah.
3. Mengevaluasi tata kelola program prioritas MBG dan menghapus Program KDMP. Evaluasi harus dilakukan melalui audit, penilaian independen, partisipasi masyarakat, dan pengukuran hasil agar penggunaan anggaran serta pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan.
4. Memperkuat profesionalisme pejabat negara dan penegakan hukum. Pemerintah harus memastikan aparatur bekerja secara kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab, serta menjamin hukum berlaku adil tanpa diskriminasi.
5. Membuka ruang partisipasi masyarakat dan generasi muda. Organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, komunitas lokal, pelaku usaha, dan organisasi kepemudaan perlu dilibatkan dalam evaluasi kebijakan serta pengawasan pelaksanaannya.
“Lima langkah ini harus diterjemahkan menjadi agenda kerja yang jelas, memiliki indikator keberhasilan, dan dapat dipantau masyarakat. Evaluasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau pernyataan politik. Harus ada tindak lanjut, penanggung jawab, serta ukuran yang dapat digunakan publik untuk menilai apakah pembenahan benar-benar berjalan,” ujar Juan.
Ia menambahkan, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan demokrasi dengan menyampaikan kritik berdasarkan fakta, menawarkan solusi, dan mengawal pelaksanaan kebijakan secara bertanggung jawab.
“Kami berharap pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan evaluasi dua tahun ini sebagai kesempatan untuk memperkuat kepercayaan publik. Asta Cita akan memiliki makna yang lebih besar apabila diterjemahkan menjadi kebijakan yang adil, terukur, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Robertus Juan Pratama. (Liber Simbolon)
Penulis: Liber Simbolon
Editor: Liber Simbolon
Sumber Foto: Biro Jakarta
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Tidak ada komentar