Hotline News

Metamorfosis Dwifungsi ABRI Menjadi Multi Fungsi TNI

waktu baca 7 menit

Penulis: Januar Pagar M.Lubis

Editor: Liber Simbolon

Senin, 5 Okt 2026 13:42 49

 

Oleh: Januar Pagar M.Lubis

Posisi, keberadaan, dan peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang pada zaman Orde Baru dikenal sebagai ABRI. Hal itu tidak terlepas dari komponen masyarakat, dan dukungan rakyat. Penulis berusaha untuk mengulas tulisan ini, dari Buku sejarah, dan pengalaman empiris.

Adapun latar-belakang berdirinya TNI (ABRI), tidak terlepas dari cengkeraman penjajahan yang ada di negeri ini, baik pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, yang dilakukan Belanda dan Jepang. TNI lahir dari Badan Keamanan Rakyat (BKR), lalu berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Keberadaan BKR/TKR ini, adalah sebagai wadah untuk menjaga keamanan negara, sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang dilakukan oleh Ir.Soekarno dan Drs.Mohammad Hatta. Mereka berasal dari Tentara eks KNIL, PETA, HEIHO, GYUGUN, LASKAR, dan dari PELAJAR (baca Tentara Pelajar).

PONDASI & DOKTRIN TNI TELAH DIRANCANG OLEH SESEPUH TNI
Para Sesepuh TNI, sejak semula sudah melakukan pondasi dan doktrin(ajaran), bagi Institusi TNI yang baru lahir. Seperti Jenderal Soedirman, Letjen Oerip Soemihardjo, Letjen T.B.Simatupang, dan lain-lain. Masa penjajahan, rentetan peristiwa, dan pengalaman di lapangan; membuat mereka membuat cetak biru (blue print), bagi Institusi TNI. Jenderal Soedirman yang terkenal dengan gerilyanya, pernah mengatakan, bahwa Tentara tidak berpolitik, tentara tidak berpihak pada salah satu golongan. Politik tentara adalah politik negara. Pada mulanya proses dan dinamika yang terjadi di tubuh TNI, tidaklah segampang yang kita pikirkan. Perbedaan latar-belakang pendidikan, doktrin, dan pengalaman lapangan. Belum ada gaji, fasilitas, minus pendidikan militer formal, kurang tertib administrasi, dan sebagainya. Hanya beberapa orang, yang sudah mengecap pendidikan militer yang tinggi seperti, T.B.Simatupang, A.H.Nasution, dan Alex Kawilarang. Selainnya dari KNIL, HEIHO, dan PETA.

INSTITUSI TNI DIBAWAH PEMERINTAHAN SOEKARNO
Pasca kemerdekaan adalah masa-masa sulit, bagi keberadaan TNI. Karena negara pun, masih dalam keadaan merintis dan berjuang untuk mandiri. Sesudah kemerdekaan, bangsa ini tidak terluput dari tantangan, pergumulan, dan kemelut. Pasca kemerdekaan, negeri ini masih melakukan perjanjian Linggarjati, Renville, Konferensi Meja Bundar, Pemberontakan PKI Muso, Agresi militer Belanda I, Agresi militer Belanda II, pemberontakan DII/TII, dan PRRI/PERMESTA. Terakhir, terjadinya pemberontakan G30S S/PKI Tahun 1965, yang mengakibatkan gugurnya petinggi TNI-AD, yang berusaha melakukan makar, yang dipimpin Letkol Untung Syamsuri, dari Resimen Cakrabirawa, yang sangat kontroversial dan memilukan. Terjadinya gejolak di tubuh TNI, gangguan keamanan nasional. Beruntung Indonesia bisa keluar dari krisis itu, berkat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, lewat gerak-cepat Mayjen Soeharto, yang juga dibantu Jenderal A.H.Nasution yang masih hidup, dan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo.

SUMBANGSIH PENGARUH TNI & NODA HITAM ABRI BAGI RAKYAT
Tidak dapat dipungkiri, bahwa pengaruh ABRI (TNI), pada tahun 1965/1966, yang dapat menumpas G3O S/PKI, yang didukung rakyat, sehingga bangsa ini bisa keluar dari pengaruh komunis, dan tetap menjadi negara Pancasila. Sejarah mencatat, Tahun 1966-1998, bahwa doktrin Dwi fungsi ABRI, yang dicetuskan Jenderal A.H.Nasution, melalui jalan tengah, makin kuat. Tentara ada dalam pertahanan dan keamanan, dan juga dalam kekuatan sosial politik. Maka Tentara dan Polisi ( masih ABRI waktu itu), ada di MPR, hasil pengangkatan bukan pemilihan. Tentara jadi bupati, gubernur, dirut, dan duta besar. Dukungan Tentara, yang ditengarai juga menjadi “alat kekuasaan” Orde Baru, menjadikan Presiden Soeharto menjabat 32 tahun, yang juga didukung oleh Golkar. Menjadikan Soeharto jadi otoriter dan diktator. Peristiwa yang memilukan, yang disinyalir melibatkan TNI, seperti peristiwa Malari, Kedungombo, Tanjung Priok, Kasus Wartawan Udin, Kasus Marsinah, pelanggaran HAM di Aceh dan Papua, Peristiwa penculikan Aktivis dan prodemokrasi 1997/1998, kerusuhan 1998, peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2, dll.

Kebijakan dan program Panglima TNI sekarang. Jenderal Agus Subiyanto – Panglima TNI 2023- Sekarang (2026), mantan Danjen Kopassus, Pangkostrad, Wakasad, KSAD, orang kepercayaan Presiden Prabowo, terkenal dengan konsep *PRIMA*.

Wasiatnya paling baru dan sedang dijalankan seluruh TNI hari ini.

Wasiat utama JENDERAL AGUS SUBIYANTO – Yang jadi doktrin TNI 2024-2026 adalah:

TNI itu harus PRIMA. Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif. Itu bukan sekadar slogan, itu cara hidup prajurit sekarang. Kalau tidak PRIMA, kita akan ditinggal zaman.

Saya ingin TNI yang kalau rakyat butuh, TNI ada. Bukan kalau rakyat takut, TNI ada. Keberadaan TNI harus dirasakan manfaatnya setiap hari oleh rakyat, bukan hanya saat perang.

Adapun penjelasan 4 Wasiat Jenderal Agus Subiyanto, tentang Keberadaan TNI (Doktrin PRIMA) ialah:

1. Tentang PRIMA – Profesional (Paling terkenal)
Profesional itu artinya mahir berperang, mahir bertempur, mahir dalam tugasnya, tapi juga mahir menjaga hati rakyat. Prajurit profesional tidak arogan, tidak pamer senjata, tidak pamer kekuasaan. Senjata kita untuk musuh negara, bukan untuk rakyat.
Integratif itu artinya TNI AD, AL, AU tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Kita satu. Musuh kita sekarang canggih, perang gabungan. Kalau kita tidak integratif, kita kalah sebelum perang.

PRIMA = Profesional, Responsif, Integratif Modern, Adaptif.

2. Tentang Responsif & Bantu Rakyat (Ciri Khasnya)
TNI harus responsif. Ada bencana, TNI harus pertama datang. Ada rakyat kesulitan, TNI harus pertama bantu. Jangan tunggu perintah kalau soal kemanusiaan. Gerak cepat itu menyelamatkan nyawa.
Saya perintahkan semua prajurit: Kalau ada rakyat lapor kesulitan, jangan dipersulit. Bantu dulu, urusan administrasi belakangan. Rakyat itu orang tua kita.

Di eranya TNI masif di bencana, ketahanan pangan, makan bergizi gratis, dan bedah rumah.

3. Tentang Modern & Adaptif
TNI tidak boleh gaptek. Drone, cyber, AI, satelit, itu sudah jadi alat perang sekarang. Kalau prajurit kita masih berpikir perang itu hanya tembak-tembakan di hutan, kita akan kalah telak.
Adaptif itu artinya TNI harus bisa menyesuaikan diri. Zaman berubah, TNI harus berubah. Tapi yang tidak boleh berubah: sumpah prajurit dan kecintaan pada rakyat.

4. Wasiat Tentang Netralitas & Loyalitas 2024-2026
TNI netral, TNI loyal kepada NKRI. Loyalitas TNI tegak lurus kepada Presiden sebagai Panglima Tertinggi, kepada Pancasila, kepada UUD 45. Bukan kepada kelompok, bukan kepada perorangan.
Saya titip: Jaga soliditas TNI-Polri. Jaga kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat itu senjata paling ampuh yang tidak bisa dibeli dengan uang.

Ciri khas Jenderal Agus Subianto.
Kalau Gatot Nurmantyo = Vokal Ideologis,
Hadi Tjahjanto = Kalem & Solid,
Andika Perkasa = Akademis & Humanis,
Agus Subiyanto = PRIMA, Humanis, dan Responsif di Tengah Rakyat.

Ini adalah penelusuran 81 tahun TNI, dari Panglima Besar pertama sampai Panglima hari ini:

ERA PERINTIS (1945-1965):
1. Soedirman – Ruh TNI
2. Oerip Soemohardjo – Fondasi
3. Gatot Subroto – Kejujuran
4. T.B Simatupang – Profesional
5. A.H Nasution – Merakyat
6. Ahmad Yani – Pancasila

ERA ORDE BARU (1966-1998):
7. Sarwo Edhie Wibowo – Keberanian
8. Soeharto – Tegak Lurus
9. Panggabean – Persatuan
10. M. Yusuf – Humanis
11. Soedomo – Disiplin
12. Ali Moertopo – Cerdik Politik
13. L.B Moerdani – Cerdas & NKRI

ERA REFORMASI (1998-2015):
14. Wiranto – Reformasi
15. Sintong Panjaitan – Profesional Modern
16. Widodo AS – Maritim & Gabungan
17. Luhut Binsar Panjaitan – Eksekusi
18. Agum Gumelar – Adaptif
19. A.M Hendropriyono – Perang Asimetris

ERA MODERN (2015-2026):
20. Gatot Nurmantyo – Proxy War & Bela Negara
21. Hadi Tjahjanto – Soliditas & Presisi
22. Andika Perkasa – TNI Pintar & Humanis
23. Agus Subiyanto – TNI prima & Responsif.

PENUTUP
TNI lahir dari rahim rakyat. Dimasa penjajahan, rakyatlah yang membantu Tentara, dalam hal makanan, pakaian, tumpangan, dan petunjuk. Jadi Rakyat tidak bisa dipisahkan dari TNI. Dan, Rakyat memberikan anak-anaknya, untuk menjadi anggota TNI. Pantauan penulis akhir-akhir ini, perubahan bentuk (metamorfosis) Dwi Fungsi ABRI di zaman Orde Baru, sudah beralih menjadi multi fungsi TNI. TNI menangani pangan, penertiban kawasan hutan, MBG, KDMP, dan lain-lain. Memang tidak dapat dipungkiri, TNI juga dapat melakukan tugas operasi militer selain perang, seperti ikut dalam penanganan bencana alam, karhutla, pengamanan objek-objek vital, pengamanan kerusuhan, dsb. Tetapi, harus diingat juga, TNI harus independen, terukur, ada batas waktu, dan profesional. Bukankah Reformasi 1998, menghendaki dan menuntut ABRI (TNI) harus kembali ke barak, menghapus KKN, meninggalkan bisnis (PRIMKOPAD, PRIMKOPPOL), dan menegakkan supremasi sipil? Semoga…!!!

Penulis: Pengamat militer dan Wartawan media online, tinggal di Aceh Tenggara.

Penulis: Januar Pagar M.Lubis

Editor: Liber Simbolon

Tag Terkait

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    LAINNYA