Gibran Yang Punya Ijazah, Negara Yang Tetbitkan Suket, MA Yang Batalkan,Tapi Gibran Yang Korban

Medan, BeritaPresisi.Com- “Gibran Yang Punya Ijazah, Negara Yang Terbitkan Suket, Tapi Gibran Yang Jadi Korban. Wajarkah?” Pertanyaan ini disampaikan oleh Sekretaris DPD Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) Sumatera Utara Juvinando (Bonces IKN) pada saat diskusi dengan rekan-rekan relawan.

Masih menurut Juvinando, cara- cara seperti adalah cara perampokan terhadap jabatan Wapres dimana dalam kontestasi atau saat pemilihan Presiden/wapres tidak dapat dimenangkan.

Baca Juga

4 hari  lalu

Hujan Lebat di 7 Wilayah Riau, BMKG Ingat Masyarakat Waspadai Potensi Hujan

33 Liber Simbolon

“Cara-cara yang dimainkan oleh para elit politik adalah cara merampok jabatan Pak Gibran yang kalah saat Pilpres kemarin”. Ungkapnya dengan nada sangat kecewa.

Banyak orang punya persepsi yang salah seolah-olah Gibran yang membuat suket palsu. Padahal bukan begitu.

Yuk bedah kronologi secara nalar hukum dan akal sehat.

Baca Juga

3 hari  lalu

Dua Pejabat Kabinet Merah Putih Mundur dari PSI, Giring Ganesha dan Raja Juli Antoni Pilih Fokus Mengabdi kepada Negara

53 Adminpresisi

Gibran bersekolah. Dia menempuh pendidikan SD, SMP kemudian lanjut di Orchid Park Secondary School Singapura. Lalu beliau melanjutkan ke UTS Insearch Sydney, dan lanjut lagi ke MDIS Singapura. Bertahun-tahun dia membayar, belajar, dan ujian hingga lulus. Itu fakta nyata.

Setelah lulus, Gibran mengajukan dokumen pendidikan ke negara, cq KementriannPendikan. Dia menyerahkan ijazah luar negerinya untuk dinilai oleh negara.

Tentu kemudian negara bertindak. Negara yang menerima berkas, memverifikasi, menilai, dan akhirnya menerbitkan suket penyetaraan sebagai produk hukum.

Dalam gelaran pilwakot Solondan pilpres, KPU-lah yang memeriksa, menyatakan memenuhi syarat, dan mengesahkan berkas pencalonan tersebut dengan pasangan masing-masing.

Jadi rangkaiannya demikian : tindakan Gibran mengajukan, sedangkan tindakan negara yaitu menerbitkan suket.

Tentang Putusan Kasasi MA

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan suket Gibran tersebut pada hakikatnya adalah putusan yang menghukum tindakan negara yang salah menerbitkan. MA menyatakan ada kelalaian, ada cacat administrasi, ada tumpang tindih regulasi di tubuh negara saat menerbitkan suket

MA tidak pernah menyatakan Gibran memalsukan, Gibran menipu, atau Gibran mencetak suket sendiri di rumah

Objek hukumnya beda. Kalau yang dihukum itu negara yang menerbitkan, tidak logis kalau yang disuruh menanggung beban hukumnya adalah Gibran yang hanya bertindak mengajukan dokumen asli tanpa ada rekayasa apa-apa.

Seharusnya jika negara cq kemendiknas (dengan segala perubahan nomrnklaturnya) yang telah kurang cermat, lalai dan atau sebangsanya maka cara menebusnya adalah negara yang memperbaiki suket tersebut. Misalnya dengan memusnahkan suket lama dan menerbitkan suket baru berdasar kelengkapan dokumen lagi dan bunyi suket yang benar secara hukum.

Membebankan kelalaian negara kepada individu untuk mundur sukarela adalah bentuk cuci tangan. Negara membuat kesalahan, lalu menyuruh korban dari kebijakannya sendiri untuk menanggung akibatnya.

Akhir kata Juvinando menyampaikan “Kita harus lebih berani menyampaikan pendapat kepada para elit politik agar memikirkan nasib rakyat daripada berebut kursi Wapres.

Janganlah untuk mensahkan Undang Undang Perampasan Aset, masalah keracunan MBG, masalah BBM yang langka serta masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat tidak ada yang peduli namun berebut kursi Wapres langsung rame-rame kompak merampoknya.”