“Biosolar Langka, Sopir Truk Turun Jalan: Dugaan Penimbunan hingga Jual Beli Kartu Subsidi Disorot

Demonstrasi Sopir Truk Guncang Banjarbaru, Distribusi BBM Subsidi Dinilai Tidak Tepat Sasaran

BANJARBARU, BeritaPresisi.com — Kelangkaan BBM subsidi jenis Bio Solar kembali memicu keresahan di Kalimantan Selatan. Ratusan sopir truk dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (13/05/2026), menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi.

Dalam aksi tersebut, tokoh masyarakat yang dikenal dengan nama Babeh Aldo turut hadir dan menyampaikan orasi di hadapan massa aksi. Ia menyoroti dugaan praktik penimbunan Bio Solar, pungutan liar (pungli), hingga indikasi jual beli kartu atau barcode BBM subsidi yang dinilai memperparah kelangkaan di lapangan.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Proyek Jembatan Bailey Ramayadi Tuai Kekecewaan Warga

108 Radiman Lah

Menurutnya, para sopir angkutan barang selama ini menjadi pihak yang paling terdampak akibat sulitnya memperoleh Bio Solar untuk kebutuhan operasional harian mereka.

“Kalau distribusi BBM subsidi berjalan normal, mestinya sopir tidak sampai antre berjam-jam bahkan pulang tanpa solar. Ini harus dibuka secara terang-benderang,” ujar Babeh Aldo dalam orasinya.

Ia juga menduga adanya penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang berpotensi dialihkan untuk kepentingan industri tertentu, termasuk sektor pertambangan. Dugaan tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Kelangkaan Bio Solar Dinilai Berdampak Luas

Baca Juga

2 minggu  lalu

Proyek Jembatan Bailey Ramayadi Tuai Kekecewaan Warga

108 Radiman Lah

Para sopir mengaku kondisi ini bukan hanya merugikan sektor transportasi, tetapi juga berdampak pada distribusi logistik dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU disebut semakin sering terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Beberapa sopir bahkan mengeluhkan adanya dugaan praktik percaloan dan penyalahgunaan barcode subsidi yang menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan publik:

• Apakah kuota BBM subsidi di Kalimantan Selatan benar-benar mencukupi?
• Apakah pengawasan distribusi sudah berjalan maksimal?
• Benarkah ada mafia distribusi atau praktik penimbunan yang bermain di lapangan?
• Sejauh mana dugaan keterlibatan oknum dalam distribusi BBM subsidi?

Pengawasan dan Penegakan Hukum Jadi Sorotan

Secara regulatif, BBM subsidi merupakan barang yang diawasi negara dan pendistribusiannya wajib tepat sasaran. Dugaan penyalahgunaan distribusi dapat berimplikasi hukum apabila terbukti terjadi praktik penimbunan, pengalihan, maupun penyalahgunaan distribusi subsidi pemerintah.

Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, hingga aparat penegak hukum perlu melakukan audit distribusi secara terbuka untuk memastikan transparansi dan mencegah spekulasi liar di masyarakat.

Selain itu, digitalisasi melalui sistem barcode subsidi juga dinilai perlu dievaluasi apabila dalam praktiknya justru membuka ruang penyalahgunaan oleh pihak tertentu.

Masyarakat Diminta Ikut Mengawasi

Aksi para sopir truk ini mendapat perhatian luas masyarakat di media sosial. Banyak warga berharap persoalan kelangkaan Bio Solar tidak hanya berhenti pada aksi demonstrasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui investigasi menyeluruh dan penegakan hukum yang transparan.

BeritaPresisi.com mengajak masyarakat untuk turut memberikan pendapat secara konstruktif:

Menurut Anda, apa penyebab utama kelangkaan Bio Solar di Kalimantan Selatan?

• Distribusi tidak tepat sasaran?
• Dugaan penimbunan?
• Penyalahgunaan barcode subsidi?
• Kuota yang memang terbatas?
• Lemahnya pengawasan?

Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar secara santun dan bertanggung jawab.

Catatan Redaksi

Berita ini disusun berdasarkan informasi yang beredar dalam aksi unjuk rasa dan pernyataan narasumber di lapangan. Dugaan-dugaan yang disampaikan masih memerlukan verifikasi dan pendalaman lebih lanjut oleh pihak berwenang. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan terhadap semua pihak.