Nikson Nababan : Jangan Sampai Demokrasi Hanya Jadi Formalitas

Jakarta, BeritaPresisi.com — Mantan Bupati Tapanuli Utara dua periode, Nikson Nababan, menyoroti dinamika politik nasional, arah kekuasaan, serta tantangan demokrasi di Indonesia. Pandangan kritis tersebut ia sampaikan dalam program Podcast Keadilan TV bertajuk “Unmasking The State With Nikson Nababan”.

​Politisi PDI Perjuangan dari Sumatera Utara yang memimpin Tapanuli Utara sepanjang 2014–2024 ini menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh sebatas formalitas pelaksanaan pemilu semata. Menurutnya, hakikat demokrasi terletak pada bagaimana kekuasaan itu dimanfaatkan setelah pemilu usai.

​“Demokrasi jangan hanya dilihat dari pemilunya. Yang paling penting adalah bagaimana setelah kekuasaan itu diperoleh, digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegas Nikson.

​Pentingnya Pengawasan Kekuasaan dan Pemimpin

​Dalam dialog tersebut, Nikson menggarisbawahi perlunya kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Tanpa pengawasan yang ketat dari masyarakat, pers, partai politik, dan organisasi sipil, kekuasaan berpotensi menyimpang. Ia menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk kepedulian agar kebijakan tetap berpihak pada rakyat, bukan sikap anti-pemerintah.

​Berdasarkan pengalamannya memimpin daerah selama sepuluh tahun, Nikson menyebut bahwa popularitas atau nama besar saja tidak cukup bagi seorang pemimpin. Pemimpin ideal harus memiliki keberanian, kapasitas, dan kapabilitas untuk merumuskan solusi nyata bagi masyarakat.

​Mengajak Masyarakat Tidak Apatis

​Mengakhiri masa jabatannya pada April 2024, Nikson kini aktif menyuarakan gagasan politiknya dari luar pemerintahan. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak apatis dan tidak mudah terbuai oleh pencitraan politik, mengingat setiap keputusan politis berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.

​“Yang kita butuhkan adalah politik yang berpihak kepada rakyat, bukan politik yang hanya mengejar kekuasaan,” pungkasnya.