Gibran Rakabuming Raka Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden RI ke Pimpinan MPR

​Jakarta, BeritaPresisi.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026) siang.

​Mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, Gibran tiba di Gedung Nusantara sekitar pukul 11.15 WIB. Ia langsung menuju ruang Ketua MPR untuk melakukan pertemuan tertutup dengan jajaran pimpinan MPR selama kurang lebih 20 menit. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang turut didampingi para Wakil Ketua MPR seperti Kahar Muzakir, Rusdi Kirana, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar.

​Usai pertemuan, Gibran keluar didampingi pimpinan MPR dan sempat berpelukan sebelum meninggalkan Kompleks Parlemen tanpa memberikan pernyataan kepada awak media.

​Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa pihaknya telah resmi menerima dokumen pengunduran diri tersebut dan membacakan langsung isi surat yang ditandatangani Gibran di hadapan wartawan.

​”Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” ujar Muzani membacakan kutipan surat tersebut.

​Dalam suratnya, Gibran menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi menjaga kepentingan bangsa dan negara serta memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Ia juga meminta MPR menindaklanjuti surat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Muzani menambahkan bahwa salinan surat serupa juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.

​Latar Belakang dan Tindak Lanjut Konstitusional

​Langkah pengunduran diri Gibran ini terjadi di tengah memanasnya dinamika politik di parlemen terkait polemik surat keterangan pendidikan dan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI. Sehari sebelumnya, suasana perpisahan sempat terlihat di Kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta Pusat.

​Menanggapi langkah tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa karena pengunduran diri dilakukan atas permintaan sendiri, pernyataan tersebut bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan MPR.

​Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden terhitung kosong sejak pengunduran diri tersebut disampaikan. Pimpinan MPR akan segera menindaklanjuti proses konstitusional pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, di mana Presiden Prabowo Subianto berwenang mengusulkan dua calon pengganti untuk dipilih dalam Sidang MPR selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari. (Liber Simbolon)