Megawati, Kudatuli, Demokrasi, Perempuan Berpengaruh Dari Asia
Penulis, Andreas Hutagalung, Jurnalis, Aktivis Serikat Buruh, Pengurus BBHAR PDI Perjuangan DKI Jakarta
Tulisan ini dibuat untuk memperingati peristiwa berdarah, Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli), tahun 1996, yang kemudian diperingati setiap 27 Juli oleh keluarga besar PDI Perjuangan dan rakyat Indonesia. Peristiwa ini sudah genap 30 tahun. Peringatan Kudatuli menjadi semangat melawan ingatan yang lupa. Bahwa Indonesia pernah mengalami kelamnya sebuah demokrasi dan politik. Dan lahirnya Reformasi 1998 itu harganya sangat mahal. Bahkan nyawa harus dipertaruhkan.
Pasca Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia lengser dari kekuasaannya, pada 1967, lalu digantikan Soeharto, dinamika politik Indonesia menjadi berubah. Saat awal Soeharto memimpin negara, dia langsung membuat kebijakan kontroversial. Salah satu, dia keputusan melarang ideologi pemikiran Soekarno. Melalui Ketetapan MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966, tentang Pembentukan Panitia Peneliti Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.
Soeharto juga lebih memilih program ekonomi, infrastruktur dan pertanian. Pelan-pelan ia mulai mengekang demokrasi dan politik, untuk memuluskan ambisi politiknya. Pada 1973, Soeharto, mantan pertama Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) ini membuat kebijakan baru. Dia memutuskan penggabungan partai-politik atau dikenal Fusi Partai. Hanya 3 partai yang di ijinkan peserta Pemilihan Umum (Pemilu). Yaitu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Tujuannya untuk menciptakan stabilitas politik.
Semakin hari, kekuasaan Soeharto semakin kokoh. Apalagi didukung, militer, Partai Golkar, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kelompok sipil. Sementara, PPP, PDI hanya dijadikan partai boneka, sebagai pelengkap demokrasi. Setiap pemilu berganti pemilu, pemenangnya tetap Golkar. Diluar itu tidak ada. Wajar Golkar menjadi partai pemenang, karena mendapat perlindungan dari militer. Segala fasilitas politik diberikan, demi melanggengkan kekuasaan Cendana bersama kroninya.
Soeharto berhasil mendesain wajah pemerintahannya menjadi rezim diktator berwatak militerisme. Rakyat dipaksa tunduk pada aturan yang dibuatnya. Walau pun ada riak-riak protes dari kelompok pro demokrasi untuk mengkritik orde baru, tak lama kemudian bisa diredam. Semua posisi jabatan strategis di birokrasi pemerintahan juga dikuasai kelompok militer. Sehingga kekuasaannya semakin tak bisa dihadang.
Nah, ditengah kebuntuan demokrasi, tiba-tiba jantung politik Indonesia berdebar keras. Pada 1986, Megawati Soekarnoputri, putri pertama Presiden Sukarno, bergabung dengan PDI. Megawati mengaku, berlabuh dengan partai ini pun baru pertama kali terjun di panggung politik. Sontak saja, Soeharto dan kroninya, yang bertahun-tahun sudah hidup di zona nyaman menjadi terganggu. Bagi mereka, kehadiran Megawati itu ancaman politik. Ia dianggap sedang membangunkan jutaan pengikut setia Bung Karno, yang selama ini dipaksa tidur oleh Soeharto.
Terbukti, kehadiran Megawati di PDI menjadi figur, sosoknya berpengaruh besar. Loyalis Bung Karno yang awalnya terpecah belah, akhirnya menjadikan PDI rumah bersama. Pada 1993, Megawati, didapuk Ketua Umum PDI, melalui Musyawarah Luar Biasa (Mubes) di Kota Surabaya, Jawa Timur. Kabar Megawati menjadi Ketua Umum PDI, semakin membuat Soeharto, militer, Golkar gerah. Disatu sisi, bagi kelompok sipil opisisi justru senang. Megawati dan PDI menjadi kekuatan baru dalam koalisi perjuangan, melawan kesewenangan Soeharto.
Tak heran, banyak pemimpin oposisi, diantaranya, Ali Sadikin, mantan Gubernur Jakarta, tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Abdurahman Wahid (Gus Dur), menjadi lebih akrab dengan Megawati. Mau tidak mau, Soeharto mulai melakukan manuver politik, demi menjauhkan Megawati dan PDI. Dia tak mau, rakyat semakin bersimpati pada PDI. Sebab, akan menjadi ancaman dan bisa menurunkan suara Golkar di kontestasi pemilu. Soeharto akhirnya memutuskan operasi intelijen, dengan mengunakan kekuatan tentara, untuk menghancurkan PDI. Pada 21 Juni 1996, di Kota Medan, PDI kubu Soerjadi yang didukung kelompok tentara, menggelar kongres. Hasilnya, Soerjadi terpilih ketua umum, Buttu Hutapea menjadi sekretaris jenderal, periode 1996-1998.
Meretas Demokrasi
Tapi Megawati menolak tunduk. Didepan pendukungnya, ia menegaskan tetap Ketua Umum PDI yang sah, sejak terpilih tahun 1993. Dan akan terus memperjuangkan demokrasi, bersama PDI dan rakyat Indonesia. Kantor pusat PDI pun menjadi saksi sejarah. Kantor yang terletak di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat tersebut, akhirnya dijadikan posko benteng demokrasi. Hampir setiap hari, ratusan kader, simpatisan, aktivis politik, mahasiswa, buruh, akademisi, wartawan datang berkumpul, menggelar konsolidasi demokrasi. Mimbar demokrasi terang benderang dilakukan, setiap orang berhak berorasi, menyuarakan demokrasi, politik. Sampai mengecam kebijakan pembangunan Soeharto yang penuh diktator.
Puncaknya, pada 27 Juli 1996, terjadi peristiwa berdarah, atau dikenal Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli). Massa PDI kubu Soerjadi, dan diduga dari kelompok militer berpakaian partai PDI, begitu beringas menyerbu dan menguasai Kantor Pusat PDI, kubu Megawati, di Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, mencatat, jumlah korban 5 orang dinyatakan meninggal, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Dampak penyerangan tersebut, juga menimbulkan kerusuhan yang meluas disekitar wilayah Jakarta Pusat.
Pasca, peristiwa Kudatuli, keadaan demokrasi semakin dibungkam. Keadilan politik semakin memihak pada yang berkuasa. Media pers yang bersikap kritis terhadap rezim Soeharto, langsung dibredel. Selang satu tahun kemudian, Indonesia memasuki pesta demokrasi. Namun mental pejuang Megawati tak diragukan. Keberaniannya seperti ayahnya, sang Proklamator Indonesia. Dia memutuskan, menolak dan memboikot Pemilu 1997. Dengan alasan, rezim orde baru menolak kepemimpinannya di PDI, dan melarangnya maju calon presiden. Sikap politik tersebut rupanya berdampak besar ditengah masyarakat.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi suara pada Pemilu 1997 mengalami penurunan, menjadi 93,6%. Angka Golongan Putih (Golput) naik 6,4%. Penurunan suara ini akibat protes masyarakat terhadap Orde Baru. Sementara, peraihan suara PDI kubu Soerjadi turun drastis. Hanya meraup suara 3,06% atau 11 kursi di DPR. Nah, justru PPP yang diuntungkan dari sikap politik Megawati, mengalami kenaikan suara sekitar 5,4%, atau 89 kursi. Dan Golkar tetap menjadi partai pemenang, meraih 325 kursi.
Heraclitus, filsuf dari Yunani kuno mengatakan “Pantha Rhei”. Semuanya mengalir dan berubah. Artinya, tak ada yang abadi, segala sesuatu di dunia ini, termasuk takhta kekuasaan pasti berakhir. Begitu juga dengan rezim Soeharto. Kekuasaan politik yang dia bangun selama 32 tahun akhirnya tumbang. Krisis moneter di Indonesia yang terjadi dari bulan Juli 1997, membuat ekonomi Indonesia bangkrut. Puncaknya, pada 12 Mei 1998, pasca tragedi penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti, saat melakukan aksi demo, menolak Soeharto dan menuntut penumpasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kota Jakarta dan beberapa kota lainnya terjadi kerusuhan massal.
Dampak kerusuhan massal, dan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, akhirnya pada 21 Mei 1998, Soeharto terpaksa menyerah. Dia resmi mengumumkan berhenti dari jabatan Presiden. Dan lahirlah era Reformasi 1998. Lengsernya Soeharto menjadi angin segar perpolitikan di Indonesia. Presdien BJ Habibie, yang menggantikan Soeharto, langsung membuat kebijakan pemilu ulang, untuk transisi kepemimpinan nasional. Tepatnya, pada 14 Februari 1999, dihadapan puluhan ribu pendukungnya di Stadion Utama Senayan (Gelora Bung Karno), Jakarta, Megawati mendeklarasikan PDI Perjuangan. Dan resmi sebagai peserta Pemilu 1999.
Hasilnya memuaskan. PDI Perjuangan menjadi partai pemenang, meraup 33,74% atau setara dengan 35.698.157 suara. Namun kemenangan ini tak langsung membuat langkah Megawati, PDI Perjuangan mulus, saat ingin merebut kepemimpinan nasional. Amin Rais membentuk koalisi Poros Tengah, bersama koalisi partai-partai Islam (PKB, PAN, PBB, PPP, Partai Keadilan) bersama Golkar, untuk menjegal Megawati. Dan mengusung Gus Dur menjadi presiden di Gedung Parlemen Senayan.
PDI Perjuangan terpaksa menelan pil pahit, akibat manuver politik Amin Rais dan Poros Tengah. Hasil voting, Megawati hanya terpilih wakil presiden, mendampingi Gus Dur, sebagai presiden, periode 1999-2004. Namun diluar prediksi, kekuasaan Gus Dur, sebagai presiden keempat tak berlangsung lama. Pada 23 Juli 2001, jabatannya dilengserkan, saat digelar Sidang Istimewa MPR. Dimana, Amien Rais saat itu sebagai Ketua MPR yang, ditugaskan memimpin persidangan sidang. Megawati pun akhirnya ditunjuk menggantikan Gus Dur, sebagai presiden sampai Pemilu 2004.
Memikul Beban Berat
Tugas Megawati sebagai presiden tentu tak gampang mengurus pekerjaan rumah Indonesia. Dia terpaksa menanggung beban berat, mengatasi persoalan ekonomi, pasca krisis moneter. Membentuk tim investigasi, untuk mengungkap tabir dan menyelesaikan segala kasus pelanggaran HAM berat dimasa Soeharto berkuasa. Bahkan, Megawati kembali menelan pil pahit, ketika merelakan Pulau Sipadan dan Ligitan lepas direbut Malaysia, pada 17 Desember 2002, melalui keputusan Mahkamah Internasional (ICJ). Dan perlu diketahui, sengketa kedua pulau ini, sebelumnya sudah sangat panjang, sejak tahun 1969.
Megawati pun sempat mendapat kritikan keras dari publik. Pada 2002, dia terpaksa membuat keputusan, menjual saham PT Indosat Tbk, kepada perusahaan Singapura, STT Communications. Dengan total penjualan mencapai Rp6,72 triliun. Pemerintah punya alasan, penjualan saham dilakukan untuk mendapatkan dana segar, demi menyelamatkan APBN. Serta mengantisipasi persaingan industri telekomunikasi dimasa mendatang. Kemudian, pada Mei 2023, Megawati terpaksa membuat kebijakan darurat militer di Aceh. Keputusan ini diambil karena gagalnya perundingan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo. Utusan GAM waktu itu, menolak syarat bergabung dengan NKRI.
Walau sempat membuat kebijakan yang dianggap kontroversial, namun Megawati memiliki keinginan kuat, memperbaiki Indonesia. Dia berhasil menekan angka kemiskinan, dari 18% menjadi 16%. Berhasil memangkas inflasi dari 13% menjadi 6%. Nilai tukar rupiah menjadi stabil, hingga kisaran Rp8.500 per dolar AS, pasca krisis moneter. Pada 2003, Megawati membuat keputusan, mengakhiri kerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) dan melunasi utang Indonesia.
Dalam pemberantasan korupsi, Megawati mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada 27 Desember 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga anti rasuah (KPK) ini dibentuk, sesuai semangat reformasi, untuk pemberantasan korupsi. Kemudian, Megawati mendorong reformasi Polri, dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang kedudukan mandiri Polri yang terpisah dari tubuh militer.
Prinsip Demokrasi
Dalam konstestasi Pemilu 2004, Megawati menunjukkan sikap sosok yang demokratis. Bahkan, Jusuf Kalla (JK) mantan Wakil Presiden periode 2004–2009, dan 2014–2019, pernah membuat kesaksian. JK tegas mengatakan, Megawati sosok presiden yang paling negarawan dalam sejarah demokrasi Indonesia. Saat Megawati berkuasa, ia tidak mau menggunakan kekuasaannya memenangkan Pilpres 2004. Padahal, kalau ingin menang, dia bisa mengintervensi KPU. Demi mengalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan JK.
Megawati menerima secara legowo, ketika kalah di kontestasi Pilpres 2004. Kemudian, sebagai ketua umum, ia memutuskan PDI Perjuangan menjadi oposisi, selama SBY berkuasa dua periode. Perlu di ingat, sesama SBY berkuasa, PDI Perjuangan menunjukkan kekuatan politik yang dinamis dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Pada 2005, PDI Perjuangan sempat mengalami perpecahan internal. Kemudian lahir Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), yang dipelopori beberapa tokoh senior. Seperti Laksamana Sukardi, Roy BB Janis, Abdul Madjid, dan Noviantika Nasution. Namun dalam perjalanannya, PDP tidak bisa menjadi partai berkembang dan memutuskan vakum dalam persilatan dunia politik.
Saat Pilpres 2009, Megawati memutuskan berduet dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Tapi keberuntungan politik belum memihak. Hasil keputusan KPU, duet Mega-Prabowo, hanya meraup 32.548.105 suara atau 26,79%, berada di urutan kedua di bawah Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Kemudian, pada 2014, Megawati dan PDI Perjuangan merekomendasikan Joko Widodo (Jokowi) mantan Wali Kota Solo, dan Gubernur DKI Jakarta, maju di palagan Pilpres.
Hasilnya memuaskan, Jokowi berhasil menang berpasangan dengan JK, meraup suara sebanyak 53,15% 70.997.833 suara. Kemudian, suara partai juga mengalami kenaikan, sebesar 18,95% atau 23.681.471 suara. Pada, Pilpres 2019, Megawati kembali mendorong Jokowi maju, berpasangan dengan Ma’ruf Amin. Hasilnya, kembali menang, meraih suara 85.607.362, atau 55,50%. Suara PDI Perjuangan di Pemilu 2019, juga naik menjadi 19,33%, atau total 27.503.961 suara sah.
Namun tak ada gading yang tak retak. Menjelang Pemilu dan Pilpres 2024, hubungan Megawati dan Jokowi pecah. Keretakan ini berawal, sekitar tahun 2021, dan 2022. Sebab, terdengar santer Jokowi meminta kepada Megawati menjadi presiden 3 periode. Namun, Megawati menentang keras permintaan tersebut. Dia memiliki prinsip tegas dalam demokrasi, bahwa permintaan Jokowi melangggar konstitusi negara. Konflik semakin memuncak, dan Jokowi mengkhianati partai. Pasalnya, ia memaksa anaknya, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, maju bertarung di Pilpres 2024. Berpasangan dengan Prabowo Gibran, sebagai Cawapres.
Ironisnya, demi memuluskan ambisius politiknya, Jokowi mencabik-cabik moral dan etika politik yang sudah dibangun era reformasi. Ia merusak konstitusi negara di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan cara merubah putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dimata PDI Perjuangan, Jokowi pun mengkhianati sahabatnya Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah yang direkomendasikan PDI Perjuangan maju di Pilpres 2024.
Padahal, Ganjar sosok yang berperan besar, memenangkan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, di daerah Jawa Tengah. Pemilu dan Pilpres 2024 adalah pesta demokrasi yang paling kotor dilakukan Jokowi. Walau PDI Perjuangan banyak mendapatkan intimidasi, dan kalah, namun Megawati tetap berjiwa besar. Dia menerima kekalahan tersebut, lalu memutuskan PDI Perjuangan menjadi partai penyeimbang demokrasi. Serta bersikap kritis di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Perempuan Berpengaruh
Sepak terjang Megawati sudah tidak diragukan lagi dalam membangun pondasi demokrasi dan politik di Indonesia. Dia dibesarkan tidak secara instan. Tapi melalui proses jalan terjal sampai ke puncak gunung. Menjadi pemimpin yang berpengaruh, dia harus dihadapkan berbagai intimidasi, ancaman, konflik politik yang penuh kekerasan, dan benturan persoalan. Hemat penulis, Megawati tak hanya sekadar pemimpin level nasional. Melainkan Megawati menjadi pemimpin perempuan yang berpengaruh di dunia, dari Asia. Hubungan diplomatiknya dengan para pemimpin dunia tak usah diragukan. Di kancah forum internasional, Megawati gencar menyuarakan suara perdamaian, HAM, demkorasi, politik, isu lingkungan dan hak kesetaraan gender.
Megawati berani bersikap kritis, menentang ketidakadilan hegemoni kekuatan kapitalisme Amerika Serikat dan Eropa. Dia juga blak-blakan, menentang invasi Israel dan Amerika Serikat, serta mendukung kemerdekaan Palestina. Mengecam keras Amerika Serikat dan Israel, ketika kedua negara ini ingin menguasai sumber daya alam Iran. Dan akhirnya, penulis menilai, Megawati patut disejajarkan dengan tokoh pemimpin perempuan berpengaruh dunia dari Asia. Seperti Almarhum Indira Priyadarshini Gandhi, sosok perdana menteri pertama perempuan dari India, yang terkenal dengan julukan “wanita besi”.
Lalu Almarhum Benazir Bhutto. Pemimpin perempuan berpengaruh dunia dari Negara Pakistan. Dia adalah pemimpin kharismatik, terdidik dan berpikir moderat. Perempuan pertama yang memimpin negara Muslim dan terpilih Perdana Menteri Pakistan pada 1988. Pada 27 Desember 2007, Benazir Bhutto, tewas dibunuh. Serangan mematikan ini dituding dilakukan kelompok radikal agama, dari jaringan Taliban Pakistan-Al-Qaeda.
Benazir Bhutto dikenal gigih memperjuangan demokrasi. Serta mendorong, perempuan di Negara Pakistan bangkit dalam pendidikan, mendapatkan hak kesetaraan dan menjadi pelopor pembangunan negara. Dalam buku biografinya, Benazir Bhutto menyampaikan, sangat mengagumi Bung Karno. Bahkan, saat diwawancarai, perjuangan politiknya sebagian terinspirasi dari pemikiran Soekarno. Tentang Islam, politik dan negara dan hak kesetaraan gender.
Terakhir, Aung San Suu Kyi. Dia sosok pemimpin perempuan berpengaruh dari Myanmar. Dia dikenal perempuan pejuang demokrasi dan peraih hadiah Nobel Perdamaian Burma, pada 1991 yang menjabat sebagai Perdana Menteri Myanmar, dan Menteri Luar Negeri dari tahun 2016 hingga 2021. Ia didapuk Sekretaris Jenderal Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) sejak partai ini berdiri pada 1988. Aung San Suu Kyi juga ditetapkan ketua umum, ketika NLD resmi menjadi partai, dari tahun 2011 sampai sekarang.
Pada Pemilu 1990, NLD memenangkan 81% kursi di Parlemen, tetapi hasilnya dibatalkan, karena pemerintahan militer Myanmar menolak kemenangan NLD, lalu menimbulkan protes keras. Akhirnya, Aung San Suu Kyi, ditangkap dan ditetapkan status tahanan rumah, lebih dari 15 tahun. Pada November 2020, partainya menjadi pemenang di Myanmar. Namun, pada 1 Februari 2021, Aung San Suu Kyi, ditangkap, setelah kudeta Myanmar 2021 yang dilakukan kelompok militer bersenjata.
Tepatnya, pada 6 Desember 2021, dia dijatuhi hukuman empat tahun penjara atas dua dakwaan. Kemudian, pada 10 Januari 2022, ia divonis tambahan empat tahun penjara. Setelah beberapa kali mengikuti proses persidangan, hakim memvonis Aung San Suu Kyi, 33 tahun penjara, kemudian dikurangi menjadi 27 tahun. Simpatisannya menuding, hukuman tersebut berlatar motif politik yang dilakukan kelompok junta militer.
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Trending Post
Tidak ada komentar