INPEST Soroti Kelangkaan Solar Bersubsidi di Riau, Minta Pemerintah dan Aparat Perketat Pengawasan Distribusi

Pekanbaru,beritapresisi.com – Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) mengaku menerima banyak laporan hasil investigasi lapangan mengenai kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar yang terjadi di berbagai daerah di Provinsi Riau. Kondisi tersebut ditandai dengan antrean kendaraan, khususnya truk-truk besar, yang mengular di sejumlah SPBU dan menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh Solar bersubsidi.

Ketua Umum DPN INPEST, Ir. Marganda Simamora, S.H., M.Si  mengatakan bahwa fenomena tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, PT Pertamina Patra Niaga, serta instansi pengawas terkait karena berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha yang memang berhak menggunakan BBM bersubsidi.

“Di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau kami menemukan antrean panjang kendaraan, yang didominasi truk-truk besar, di sejumlah SPBU. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kelangkaan Solar masih terjadi padahal setiap daerah telah memiliki kuota penyaluran BBM bersubsidi,” ujar Ganda Mora.

Baca Juga

5 hari  lalu

Jelang Peresmian Groundbreaking PSN Blok Masela, Forkopimda Maluku Tinjau Lapangan

52 Petrus Oratmangun

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi Solar bersubsidi, mulai dari penetapan kuota, penyaluran hingga pengawasan di lapangan. INPEST menilai perlu dipastikan bahwa BBM subsidi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.

INPEST juga menyoroti bahwa pemerintah telah meluncurkan program B50 sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan energi nasional. Karena itu, menurut INPEST, masyarakat berharap ketersediaan Solar dapat semakin terjamin sehingga antrean panjang di SPBU tidak lagi menjadi persoalan yang berulang.

Baca Juga

3 hari  lalu

Itu Bukan Uang Kami Jadi Tidak Boleh diambil

48 Radiman Lah

Selain itu, INPEST mengusulkan agar setiap SPBU memberikan prioritas pelayanan kepada kendaraan umum dan masyarakat yang memang menjadi pengguna BBM bersubsidi. Pengaturan jalur antrean dinilai dapat membantu memperlancar pelayanan sehingga kendaraan kecil tidak harus menunggu bersama antrean kendaraan berat.

“Kami menyarankan agar SPBU mengutamakan kendaraan umum dan masyarakat pengguna BBM bersubsidi sebagai prioritas pelayanan. Pengelolaan antrean yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Ganda Mora.

Lebih lanjut, Ganda Mora menyampaikan bahwa berdasarkan berbagai laporan yang diterima INPEST, kondisi serupa juga disebut terjadi di sejumlah provinsi lain. Oleh sebab itu, ia meminta pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi terus diperkuat agar penyalurannya tepat sasaran.

“Pengawasan terhadap penggunaan dan distribusi Solar bersubsidi harus terus ditingkatkan. Apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran, tentu harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku setelah melalui proses pemeriksaan oleh aparat yang berwenang,” tegasnya.

INPEST berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta aparat penegak hukum dapat berkolaborasi melakukan evaluasi dan pengawasan agar distribusi Solar bersubsidi berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.