Polemik Ijazah Gibran dan Niat Pengunduran Diri : Siapa yang Harus Bertanggung Jawab Atas Persoalan Pencalonan Wakil Presiden?

Foto : Advokat Afril Tumutu, SH

Oleh : Afril Tumutu, S.H.

Jakarta, BeritaPresisi – Polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, memasuki babak baru setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), serta pernyataan mengenai niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga

3 hari  lalu

Tuduhan Keterlibatan Mantan Presiden Jokowi Dalam Dugaan Penyadapan LSP Terlalu Dini : Hukum Tidak Boleh Dibangun di Atas Asumsi

33 Liber Simbolon

Persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan pribadi seorang Wakil Presiden. Lebih jauh, perkara tersebut menyangkut integritas penyelenggaraan pemilu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tanggung jawab lembaga negara, serta kepastian hukum dalam sistem demokrasi Indonesia.

Putusan MK dan MA harus menjadi perhatian serius

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.

Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. MK juga menegaskan bahwa persoalan keterpenuhan syarat pencalonan secara substansial merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan menilai persyaratan calon.

Sementara itu, putusan MA pada 30 Oktober 2026 mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan turut memunculkan persoalan hukum yang harus ditindaklanjuti oleh lembaga berwenang.

Dengan demikian, masyarakat berhak meminta penjelasan terbuka mengenai bagaimana dokumen tersebut diperiksa, diverifikasi, dan dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan.

KPU, Bawaslu, dan partai politik tidak boleh lepas dari tanggung jawab

Persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bukan hanya tanggung jawab calon secara pribadi.

KPU memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan verifikasi administrasi persyaratan calon. Bawaslu memiliki fungsi pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Partai politik dan gabungan partai politik sebagai pengusung juga mempunyai tanggung jawab politik dan etis atas calon yang diajukan.

Karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pencalonan tahun 2024.

Apabila ditemukan pelanggaran, kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, setiap pihak harus dimintai pertanggungjawaban sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan.

Mengapa Wakil Presiden yang harus mundur, bukan pihak lain?

Apabila persoalan berawal dari proses pencalonan, maka pertanggungjawaban tidak semestinya dibebankan hanya kepada calon yang akhirnya menduduki jabatan.

Publik juga perlu mempertanyakan tanggung jawab pihak-pihak yang memeriksa, mengesahkan, mengawasi, dan mengusung pencalonan tersebut.

Mengapa perhatian publik hanya diarahkan kepada pengunduran diri Wakil Presiden? Bagaimana dengan tanggung jawab KPU, Bawaslu, partai politik pengusung, serta pejabat atau lembaga yang menerbitkan dan memeriksa dokumen persyaratan pendidikan?

Pengunduran diri tidak boleh menjadi jalan untuk menghapus tanggung jawab pihak lain. Sebaliknya, proses hukum harus tetap berjalan secara objektif dan proporsional.

Dampak terhadap negara dan kedudukan Wakil Presiden

Persoalan ini dapat menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara, stabilitas politik, legitimasi penyelenggaraan pemilu, serta wibawa konstitusi.

Namun, perlu dibedakan antara persoalan keabsahan dokumen pencalonan dan status seseorang setelah dilantik sebagai Wakil Presiden.

Niat untuk mengundurkan diri belum sama dengan pengunduran diri yang telah berlaku secara konstitusional. Sampai ada proses pengunduran diri atau pemberhentian yang sah, kedudukan Wakil Presiden tidak otomatis berakhir hanya karena munculnya putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikan.

Solusi hukum dan kepastian hukum yang berkeadilan :

1. Transparansi dokumen dan proses verifikasi: KPU dan instansi terkait perlu memberikan penjelasan mengenai dasar pemeriksaan persyaratan pendidikan calon.
2. Evaluasi tanggung jawab kelembagaan: Periksa peran KPU, Bawaslu, partai politik pengusung, serta instansi penerbit dokumen sesuai kewenangannya.
3. Penegakan hukum yang objektif: Jika terdapat unsur pelanggaran hukum, proses harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
4. Kepastian status ketatanegaraan: Pengunduran diri maupun pemberhentian Wakil Presiden harus mengikuti UUD 1945 dan mekanisme hukum yang berlaku.
5. Pertanggungjawaban yang setara: Tidak boleh ada pihak yang kebal dari evaluasi hukum hanya karena kedudukan politik atau jabatan.

Hukum tidak boleh tajam kepada satu pihak dan tumpul kepada pihak lain

Negara hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas.

Jika terdapat persoalan dalam persyaratan pencalonan Wakil Presiden, maka seluruh rangkaian proses harus diperiksa secara menyeluruh. Tidak cukup hanya mempertanyakan apakah Wakil Presiden harus mundur, tetapi juga harus dipastikan siapa saja yang bertanggung jawab atas proses pencalonan tersebut.

Jangan sampai pengunduran diri menjadi akhir dari pertanggungjawaban, sementara pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dalam proses pencalonan justru tidak pernah diperiksa.

Kepastian hukum bukan berarti melindungi kekuasaan, melainkan memastikan bahwa setiap orang dan setiap lembaga tunduk pada hukum.

Oleh : Afril Tumutu, S.H.
Ketua Divisi Hukum dan HAM APPI Maluku Utara