Antrian BBM Kembali Mengular di Sumatera, INPEST Sorot Dugaan Mafia BBM: Pertamina Jangan Tutup Mata!

INPEST: Stok Bahan Baku B50 Melimpah, Tetapi Biosolar Justru Langka. Rakyat Mengantre Berjam-jam, Perekonomian Terancam Terganggu.

SUMATERA,BeritaPresisi.Com– Persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan. Baru beberapa hari kondisi distribusi BBM terlihat membaik, kini antrean kendaraan kembali mengular di hampir setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah wilayah Sumatera.

Baca Juga

2 hari  lalu

Dua Pejabat Kabinet Merah Putih Mundur dari PSI, Giring Ganesha dan Raja Juli Antoni Pilih Fokus Mengabdi kepada Negara

45 Adminpresisi

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Apakah stok BBM bersubsidi memang tidak mencukupi, distribusinya tidak tepat sasaran, atau terdapat dugaan praktik mafia BBM yang selama ini mengganggu penyaluran kepada masyarakat?

Persoalan yang seolah berulang setiap tahun ini dinilai tidak boleh lagi dianggap sebagai masalah biasa. Sebab, dampaknya langsung dirasakan masyarakat, khususnya pengemudi angkutan umum, sopir truk, pelaku usaha kecil, petani, hingga masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada kelancaran transportasi dan distribusi barang.

Ketua Umum Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST), Ir. Marganda Simamora, S.H., M.Si., yang akrab disapa Ganda Mora, menilai pemerintah dan pihak Pertamina harus bertanggung jawab memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Baca Juga

3 hari  lalu

Batak Culture Summit 2026 : Penguatan Nilai-Nilai Luhur Habatakon sebagai Dasar Peradaban Batak

38 Liber Simbolon

“Persoalan antrean BBM ini bukan baru terjadi hari ini. Sudah menahun dan terus berulang. Pemerintah seharusnya mengetahui persoalan ini. Lalu, mengapa sampai sekarang belum ada tindakan nyata yang mampu menyelesaikannya secara permanen?” tegas Ganda Mora kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, apabila persoalan distribusi BBM bersubsidi terus dibiarkan tanpa pengawasan dan penindakan yang serius, masyarakat akan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Sebaliknya, apabila terdapat pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari penyimpangan distribusi, mereka justru berpotensi menikmati keuntungan di tengah penderitaan rakyat.

“Jangan sampai pembiaran ini justru menyengsarakan masyarakat, tetapi menguntungkan sekelompok orang. Negara tidak boleh kalah menghadapi praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik,” ujarnya.

Bahan  Baku  B50 Tersedia, Mengapa Biosolar Sulit Diperoleh?

Ganda Mora juga mempertanyakan kondisi ketersediaan bahan baku untuk program biodiesel B50 yang selama ini menjadi bagian dari kebijakan energi nasional.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan yang transparan mengenai hubungan antara ketersediaan bahan baku biodiesel, kapasitas produksi, stok BBM, dan distribusi Biosolar bersubsidi di lapangan.

Ia menilai sangat ironis apabila potensi bahan baku dari sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia tersedia dalam jumlah besar, tetapi masyarakat justru kesulitan mendapatkan Biosolar di SPBU.

“Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Bahan baku biodiesel tersedia. Namun, mengapa Biosolar justru sulit diperoleh masyarakat? Di mana letak persoalannya? Apakah pada produksi, pengolahan, alokasi, atau distribusinya?” ungkapnya.

Ia meminta Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi stok, kuota, realisasi penyaluran, serta kendala distribusi BBM bersubsidi, khususnya Biosolar di wilayah Sumatera.

SPBU Dipenuhi Truk Besar, Kendaraan Umum Kehilangan Ruang 

INPEST juga menyoroti kondisi sejumlah SPBU yang dipadati kendaraan besar, terutama truk beroda delapan atau lebih.

Kondisi tersebut dinilai menimbulkan persoalan tersendiri karena kendaraan umum dan kendaraan masyarakat lainnya kesulitan mendapatkan akses untuk mengisi BBM.

Menurut Ganda Mora, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap pola antrean dan sistem pelayanan di SPBU. Ia mempertanyakan apakah setiap SPBU sudah menerapkan pengaturan jalur pengisian sesuai ketentuan dan peruntukan konsumennya.

Bahkan, muncul dugaan bahwa sebagian SPBU tidak menyediakan jalur khusus secara memadai karena kendaraan industri atau kendaraan besar berpotensi memberikan keuntungan usaha lebih besar bagi pengelola SPBU.

Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap sistem pelayanan, transaksi penjualan, dan kepatuhan SPBU terhadap ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.

“Jangan sampai kendaraan besar mendominasi seluruh area pengisian, sementara kendaraan umum dan masyarakat kecil justru tidak mendapatkan ruang. SPBU harus mengutamakan pelayanan yang tertib, adil, dan sesuai aturan. BBM subsidi bukan untuk diperlakukan sebagai komoditas yang bebas disalurkan tanpa pengawasan,” tegasnya.

Waktu Terbuang , Biaya Operasional  Meningkat , Perekonomian  Rakyat Terancam

INPEST menilai antrean BBM yang berlangsung berjam-jam bukan sekadar persoalan ketidaknyamanan, melainkan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang luas.

Bagi sopir angkutan barang, waktu yang seharusnya digunakan untuk mengantarkan komoditas justru habis di antrean SPBU. Bagi pelaku usaha, keterlambatan distribusi dapat mengganggu kegiatan produksi dan perdagangan.

Sementara itu, kendaraan yang harus terus-menerus mengantre dalam waktu lama juga berpotensi mengalami peningkatan biaya operasional, konsumsi bahan bakar, serta risiko gangguan teknis apabila tidak dikelola dengan baik.

Dampak lainnya dapat dirasakan sektor perkebunan, pertanian, perikanan, perdagangan, dan transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.

“Bayangkan berapa banyak waktu produktif masyarakat yang hilang hanya untuk mendapatkan Solar. Sopir kehilangan waktu kerja, barang terlambat sampai, biaya operasional meningkat, dan aktivitas ekonomi terganggu. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, perekonomian rakyat bisa semakin tertekan,” jelas Ganda Mora.

INPEST DESAK PERTAMINA PATRA NIAGA DAN PEMERINTAH BERTINDAK

Atas kondisi tersebut, INPEST mendesak pemerintah pusat, BPH Migas, Pertamina, dan PT Pertamina Patra Niaga untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah Sumatera.

INPEST meminta beberapa langkah konkret:

1. Membuka data distribusi BBM bersubsidi, termasuk kuota, stok, realisasi penyaluran, dan jumlah kebutuhan setiap wilayah.
2. Melakukan audit distribusi Biosolar, mulai dari terminal BBM, transportasi pengangkutan, hingga penjualan di SPBU.
3. Mengusut dugaan mafia BBM, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kuota, penimbunan, penyelewengan, atau penjualan BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan.
4. Memeriksa seluruh SPBU yang mengalami antrean panjang, termasuk pola pelayanan dan transaksi pengisian kendaraan besar.
5. Mengevaluasi sistem pengawasan kendaraan penerima BBM subsidi, agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.
6. Menerapkan sistem antrean dan jalur pelayanan yang tertib, sehingga kendaraan umum dan masyarakat tidak dirugikan.
7. Memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai penyebab berulangnya kelangkaan Biosolar di sejumlah wilayah Sumatera.

PERTAMINA JANGAN HANYA MENJELASKAN STOK, TETAPI HARUS MENJAMIN DISTRIBUSI

Ganda Mora menegaskan bahwa masyarakat tidak cukup hanya diberikan penjelasan bahwa stok BBM secara nasional tersedia. Hal terpenting adalah memastikan BBM tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Menurutnya, ketersediaan stok di atas kertas tidak akan berarti apabila masyarakat di lapangan tetap kesulitan mendapatkan BBM.

“Pertamina melalui Patra Niaga harus menjelaskan secara terbuka. Jangan hanya menyampaikan bahwa stok aman, sementara kenyataan di lapangan masyarakat harus mengantre berjam-jam. Yang dibutuhkan rakyat adalah BBM tersedia di SPBU, distribusinya lancar, dan penyalurannya tepat sasaran,” katanya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak apabila ditemukan bukti adanya praktik penyelewengan BBM bersubsidi.

INPEST menegaskan akan terus mendorong transparansi dan pengawasan distribusi energi agar subsidi negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangannya.

Rakyat membutuhkan BBM untuk bekerja dan menggerakkan perekonomian, bukan menghabiskan waktu berjam-jam di antrean SPBU. Negara harus hadir, Pertamina harus menjelaskan, dan apabila ditemukan pelanggaran, aparat penegak hukum wajib bertindak.

Redaksi BeritaPresisi.com

Catatan redaksi: Dugaan mafia BBM dan penyimpangan distribusi dalam pemberitaan ini merupakan persoalan yang perlu dibuktikan melalui penyelidikan dan pemeriksaan pihak berwenang. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pengelola SPBU, serta pihak terkait lainnya.