ASN ESDM KALSEL DITAHAN! DUGAAN PEMERASAN RP1,2 MILIAR DALAM PENGURUSAN IZIN TAMBANG TABALONG MULAI TERKUAK

Kantor Dinas ESDM Kalsel Digeledah, Penyidik Sita Dokumen dan Aset; Kejati Sinyalkan Pengusutan Belum Berhenti pada Satu Nama

BANJARBARU – BeritaPresisi.com

Praktik dugaan korupsi di sektor pertambangan Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan berinisial HPW resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh penyidik Kejaksaan dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tabalong.

Baca Juga

4 hari  lalu

DIDUGA “DIBISNISKAN” GAS ELPIJI 3 KG BERSUBSIDI UNTUK MASYARAKAT, DITEMUKAN MENUMPUK DI GUDANG INDUSTRI EBI DI TANAH MERAH

56 Adminpresisi

Nilai dugaan pemerasan yang diusut tidak kecil. Penyidik menyebut angka yang mengemuka dalam perkara tersebut mencapai Rp1,2 miliar, sebuah jumlah yang memunculkan pertanyaan serius mengenai bagaimana proses perizinan tambang selama ini berjalan dan siapa saja yang diduga terlibat di baliknya.

Penetapan tersangka dilakukan bersamaan dengan langkah tegas penyidik yang menggeledah Kantor Dinas ESDM Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Penggeledahan tersebut menjadi salah satu tindakan hukum paling signifikan dalam penyidikan kasus ini.

Kejati Masuk ke Jantung Administrasi Perizinan

Penggeledahan yang dilakukan penyidik bukan sekadar formalitas pencarian dokumen. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya menelusuri secara mendalam rantai proses administrasi perizinan tambang yang diduga menjadi pintu masuk terjadinya praktik koruptif.

Baca Juga

2 hari  lalu

Diduga Gunakan BBM Bersubsidi Marak di SPBU Kota pangkalan Kerinci Dilangsir Gunakan Truk Milik Perusahaan

50 Adminpresisi

Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Anggara Suryanagara, menyampaikan bahwa penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen, barang, serta aset yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.

“Penggeledahan dilakukan untuk memperkuat pembuktian. Dari lokasi yang diperiksa, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, barang-barang dan aset yang berkaitan dengan perkara ini,” ujarnya dalam konferensi pers.

Masuknya penyidik ke lingkungan birokrasi perizinan tersebut menandakan bahwa fokus penyidikan tidak hanya bertumpu pada keterangan saksi, tetapi juga pada jejak administrasi, dokumen resmi, hingga aliran proses pengambilan keputusan yang diduga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Diduga Memanfaatkan Jabatan untuk Meminta Uang

Berdasarkan informasi yang berkembang dalam proses penyidikan, perkara ini bermula dari dugaan adanya permintaan sejumlah uang kepada pihak yang sedang mengurus izin usaha pertambangan.

Uang tersebut diduga diminta dengan alasan membantu, mempercepat, atau memperlancar proses administrasi perizinan yang menjadi kewenangan instansi terkait.

Jika dugaan tersebut terbukti di pengadilan, maka praktik tersebut tidak hanya mencederai integritas pelayanan publik, tetapi juga berpotensi menunjukkan adanya penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui kewenangan negara.

Sektor pertambangan sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu sektor yang memiliki nilai ekonomi sangat besar. Karena itu, setiap celah dalam proses perizinan berpotensi menjadi lahan subur bagi praktik suap, gratifikasi, percaloan, hingga pemerasan yang merugikan dunia usaha dan mencederai tata kelola pemerintahan yang bersih.

Langsung Dijebloskan ke Tahanan

Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, HPW langsung menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan.

Langkah tersebut dilakukan guna menghindari kemungkinan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mempengaruhi para saksi yang masih akan diperiksa penyidik.

Namun yang menarik, penyidik tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan perkara.

Sejumlah sumber hukum menilai kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tambang hampir tidak pernah berdiri sendiri. Dalam praktiknya, penyidik biasanya akan menelusuri seluruh rantai

proses

perizinan untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang diduga mengetahui, memfasilitasi, menikmati, atau turut memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.

Benarkah Hanya Satu Orang?

Pertanyaan yang kini berkembang di tengah publik adalah apakah perkara ini benar-benar berhenti pada satu orang ASN atau justru akan membuka tabir dugaan praktik yang lebih luas di sektor perizinan pertambangan.

Penggeledahan di Kantor Dinas ESDM Kalsel dinilai menjadi indikasi bahwa penyidik sedang memetakan hubungan antar dokumen, kewenangan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan izin yang menjadi objek perkara.

Tidak sedikit pihak yang berharap penyidikan dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar persoalan sehingga tidak berhenti hanya pada pelaku lapangan, melainkan juga mengungkap siapa saja yang diduga berperan dalam proses tersebut apabila memang ditemukan bukti hukum yang cukup.

Momentum Bersih-Bersih Sektor Tambang

Kasus ini menambah daftar panjang perkara dugaan korupsi yang menyentuh sektor sumber daya alam di Indonesia.

Bagi masyarakat Kalimantan Selatan, perkara ini bukan hanya soal penindakan terhadap seorang ASN, melainkan juga ujian terhadap komitmen aparat penegak hukum dalam membongkar praktik-praktik yang selama ini diduga menggerogoti tata kelola perizinan pertambangan.

Publik kini menunggu langkah lanjutan Kejaksaan, termasuk hasil analisis terhadap dokumen yang disita, pemeriksaan para saksi, serta kemungkinan munculnya tersangka baru apabila ditemukan alat bukti yang cukup.

Karena pada akhirnya, pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari berapa orang yang ditangkap, tetapi sejauh mana praktik penyalahgunaan kewenangan dapat dibongkar dan sistem yang bermasalah dapat diperbaiki.

BeritaPresisi.com Mengungkap Fakta, Menjaga Integritas