Kriminalisasi Administrasi, Lumpuhnya Keberanian Pengambil Kebijakan, dan Ancaman Senyap terhadap Masa Depan Ekonomi Indonesia

Di tengah tekanan global terhadap perekonomian dunia, pelemahan nilai tukar Rupiah selama ini lebih sering dijelaskan melalui pendekatan teknokratis:

• kenaikan suku bunga The Fed,
• gejolak geopolitik,
• perang dagang,
• harga energi,
• hingga arus keluar modal asing.

Semua itu memang benar.

Baca Juga

1 minggu  lalu

“Sidang Perdana Gugatan Rp125 Miliar Bandara Syamsudin Noor Digelar: Mayoritas Tergugat Mangkir, Ahli Waris Eks Pejuang CTN Soroti Keseriusan Negara Menjawab Gugatan”

204 Supian Noor

Namun ada satu persoalan yang jauh lebih serius, lebih dalam, dan jauh lebih berbahaya bagi masa depan Indonesia — tetapi sering tidak dibicarakan secara terbuka:

krisis kepastian hukum.

Karena sesungguhnya dalam ekonomi modern, mata uang tidak hanya berdiri di atas cadangan devisa atau angka pertumbuhan ekonomi.

Mata uang berdiri di atas sesuatu yang jauh lebih mahal:

kepercayaan.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Sempadan DAS Tidak Boleh Tanami Kelapa Sawit, Yayasan SALAMBA: Kasus Hukum PT MM Pintu Masuk Penegakan Hukum Lingkungan

124 Adminpresisi

Dan kepercayaan tidak lahir dari slogan optimisme, konferensi pers, atau narasi pencitraan.

Kepercayaan lahir ketika dunia melihat bahwa:

• hukum bekerja secara pasti,
• negara mampu menjaga konsistensi,
• kebijakan dapat diprediksi,
• dan pengambil keputusan tidak hidup dalam ketakutan kriminalisasi.

Hari ini Indonesia sedang memasuki fase yang sangat mengkhawatirkan:

ketika hukum mulai menciptakan rasa takut terhadap keputusan itu sendiri.

Ketika Hukum Pidana Menembus Wilayah Administrasi Negara

Dalam beberapa tahun terakhir, publik menyaksikan fenomena yang semakin berulang.

Banyak persoalan yang sejatinya berada dalam wilayah:

• administrasi pemerintahan,
• diskresi kebijakan,
• business judgment,
• perbedaan tafsir regulasi,
• atau kegagalan manajemen,

namun berakhir sebagai perkara pidana korupsi.

Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memang lahir sebagai senjata pemberantasan korupsi. Tetapi dalam praktiknya, frasa:

• “melawan hukum”,
• “penyalahgunaan kewenangan”,
• dan “dapat merugikan keuangan negara”,

sering kali diterjemahkan terlalu luas, terlalu lentur, dan terlalu elastis.

Akibatnya, batas antara:

• kesalahan administrasi,
• maladministrasi,
• kekeliruan prosedur,
• diskresi jabatan,
• dan niat jahat koruptif,

menjadi kabur.

Padahal dalam doktrin hukum pidana modern, pidana seharusnya ditempatkan sebagai:

ultimum remedium

alat terakhir, bukan instrumen pertama untuk menghukum seluruh kesalahan tata kelola negara.

Ketika semua risiko kebijakan dapat ditarik menjadi risiko pidana, maka negara sedang menciptakan satu kondisi paling berbahaya dalam birokrasi modern:

ketakutan untuk mengambil keputusan.

Fear of Decision Making: Epidemi Senyap yang Melumpuhkan Negara

Kerusakan terbesar dari ketidakpastian hukum sebenarnya tidak langsung terlihat di statistik ekonomi.

Ia tumbuh diam-diam.

Ia merayap masuk ke ruang rapat kementerian, BUMN, pemerintah daerah, hingga ruang investasi.

Dan dampaknya sangat sistemik.

Lahir pejabat yang takut menandatangani proyek.

Direksi yang takut mengambil langkah strategis.

Birokrasi yang memilih diam.

Aparatur yang lebih sibuk menyelamatkan diri daripada menyelesaikan persoalan publik.

Fenomena ini dalam ekonomi politik dikenal sebagai:

fear of decision making.

Ketika risiko hukum dianggap lebih menakutkan daripada risiko bisnis, maka keberanian pembangunan akan mati perlahan.

Pejabat tidak lagi berpikir:

“Bagaimana proyek ini berhasil?”

Tetapi berubah menjadi:

“Bagaimana agar saya tidak diperiksa?”

Dan ketika mentalitas itu menyebar secara nasional, maka yang lahir bukan pemerintahan progresif.

Yang lahir adalah:

• birokrasi defensif,
• budaya saling lempar tanggung jawab,
• stagnasi kebijakan,
• dan kelumpuhan pengambilan keputusan.

Negara berkembang tidak pernah runtuh hanya karena kekurangan sumber daya.

Banyak negara justru runtuh karena:

para pengambil keputusannya kehilangan keberanian bertindak.

Investor Tidak Takut Pajak Tinggi — Investor Takut Ketidakpastian

Salah satu kesalahan besar dalam cara berpikir ekonomi nasional adalah menganggap investor hanya mengejar insentif.

Padahal investor global jauh lebih sensitif terhadap:

• kepastian hukum,
• stabilitas kebijakan,
• konsistensi regulasi,
• dan keamanan keputusan bisnis.

Vietnam menjadi contoh yang sangat relevan.

Investor datang bukan semata karena upah murah atau tax holiday.

Tetapi karena mereka melihat:

• arah industri yang jelas,
• regulasi yang relatif stabil,
• birokrasi yang cepat,
• dan keberanian negara menjaga kepastian eksekusi.

Investor masih bisa menghitung:

• besaran pajak,
• biaya produksi,
• harga energi,
• hingga ongkos logistik.

Tetapi ada satu risiko yang hampir mustahil dihitung:

ketidakpastian hukum.

Mereka ingin memastikan bahwa:

• aturan tidak berubah tiba-tiba,
• kebijakan tidak berubah karena tekanan politik,
• dan keputusan bisnis tidak sewaktu-waktu dikriminalisasi.

Karena modal selalu mencari tempat yang aman.

Dan tidak ada pasar yang dianggap aman jika:

• hukum multitafsir,
• kriminalisasi administratif meningkat,
• dan pengambil keputusan hidup dalam ancaman permanen.

Rupiah Sesungguhnya Sedang Membayar Harga dari Krisis Kepercayaan

Pelemahan Rupiah pada akhirnya bukan hanya persoalan ekonomi makro.

Ia adalah refleksi psikologi pasar terhadap masa depan Indonesia.

Ketika pasar melihat:

• investasi mulai tertahan,
• modal asing mulai keluar,
• birokrasi menjadi pasif,
• proyek strategis melambat,
• dan kepastian hukum melemah,

maka tekanan terhadap Rupiah menjadi konsekuensi yang nyaris tak terhindarkan.

Karena pasar global tidak hanya membaca angka pertumbuhan ekonomi.

Pasar membaca kualitas institusi.

Pasar membaca independensi hukum.

Pasar membaca keberanian negara menjaga rasa aman bagi investasi dan pengambil kebijakan.

Dan sejarah Indonesia sendiri telah membuktikan:

pemulihan ekonomi nasional tidak pernah lahir semata karena intervensi moneter.

Pemulihan selalu datang ketika:

trust terhadap sistem negara berhasil dipulihkan.

Artinya, stabilitas Rupiah sejatinya selalu berkaitan dengan stabilitas kepercayaan.

Dan kepercayaan tidak mungkin tumbuh di tengah rasa takut.

Negara Hukum Tidak Boleh Berubah Menjadi Negara Ketakutan

Pemberantasan korupsi adalah kewajiban moral dan konstitusional.

Tetapi penegakan hukum juga wajib memiliki:

• rasionalitas,
• proporsionalitas,
• kepastian,
• dan batas yang jelas antara administrasi dan pidana.

Karena negara hukum bukan negara yang membuat seluruh pejabat takut bertindak.

Negara hukum adalah negara yang:

• adil,
• terukur,
• konsisten,
• dapat diprediksi,
• dan memberi perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan dengan itikad baik.

Jika hukum berubah menjadi ancaman permanen bagi pengambil kebijakan, maka yang hancur bukan hanya birokrasi.

Yang ikut runtuh adalah:

• keberanian investasi,
• daya saing industri,
• kecepatan pembangunan,
• stabilitas ekonomi,
• dan pada akhirnya kekuatan Rupiah itu sendiri.

Sebab mata uang tidak hanya dipengaruhi oleh pasar.

Mata uang dipengaruhi oleh seberapa besar dunia masih percaya terhadap sistem hukum sebuah negara.

Dan ketika kepercayaan itu mulai retak, maka sesungguhnya yang sedang melemah bukan hanya Rupiah.

Yang sedang melemah adalah keyakinan terhadap masa depan Indonesia itu sendiri.

✍️ Penulis:
M. Supian Noor, S.H., M.H., C.T.T., C.MED.
Ketua Umum PERKADIN
Advokat & Mediator Pengadilan