Kabar pemecatan Kombes Pol Andi Kirana dan AKP Muhammad Jabir telanjur menyebar luas. Keduanya disebut telah menjalani sidang etik, dijatuhi PTDH, bahkan dikabarkan ditahan terkait perkara narkotika. Namun hingga 8 September 2026, fakta yang telah memperoleh konfirmasi terbuka baru menunjukkan keduanya diperiksa Divpropam Mabes Polri dan Andi Kirana kemudian dimutasi menjadi Pamen Yanma Polri. Pertanyaan krusial kini tertuju ke Mabes Polri: benarkah keduanya telah dipecat dan masuk proses pidana?

BANDA ACEH – BeritaPresisi.com

Kabar serius mengguncang jajaran kepolisian di Aceh.

Baca Juga

2 hari  lalu

Pasutri Ditangkap di Kapuas, Misteri Tewasnya Pemilik Yung Salon Martapura Mulai Terkuak

31 Supian Noor

Dua perwira yang sebelumnya menduduki posisi strategis di Polresta Banda Aceh, yakni Kombes Pol Andi Kirana, mantan Kapolresta Banda Aceh, dan AKP Muhammad Jabir, Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh, dikabarkan telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Informasi yang beredar bahkan bergerak lebih jauh.

Keduanya disebut telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri di Mabes Polri pada Jumat, 28 Agustus 2026. Setelah itu muncul pula kabar bahwa perkara mereka berkembang ke ranah pidana narkotika dan keduanya ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

Baca Juga

5 hari  lalu

Ahli Waris Pasar Simpang Baru Tolak Surat Peringatan Pemko, Soroti SHP Terbit Pasca Putusan PTUN

56 Adminpresisi

Namun di tengah derasnya informasi tersebut, terdapat satu persoalan penting:

mana yang sudah menjadi fakta resmi dan mana yang masih berupa kabar yang menunggu konfirmasi institusi Polri?

Penelusuran BeritaPresisi.com menemukan adanya jarak yang cukup penting antara informasi yang beredar luas dengan fakta yang sejauh ini telah memperoleh konfirmasi terbuka.

Pemeriksaan Divpropam Bukan Lagi Rumor

Satu hal telah dapat dipastikan: Andi Kirana dan Muhammad Jabir memang diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.

Pada 7 Agustus 2026, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto membenarkan bahwa kedua perwira tersebut berada di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Namun Polda Aceh saat itu tidak membuka substansi maupun dugaan pelanggaran yang sedang didalami.

Penanganannya disebut menjadi kewenangan Mabes Polri.

Polda Aceh bahkan meminta masyarakat tidak membangun spekulasi sebelum hasil pemeriksaan diumumkan secara resmi.

Langkah organisasi kemudian diambil.

Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menunjuk Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho sebagai Pelaksana Tugas Kapolresta Banda Aceh agar pelayanan dan operasional kepolisian tetap berjalan selama Andi Kirana menjalani pemeriksaan.

Dengan demikian, pemeriksaan Divpropam terhadap kedua perwira itu adalah fakta yang telah terkonfirmasi.

Tetapi diperiksa Propam tidak identik dengan telah dipecat, terlebih otomatis menjadi tersangka tindak pidana.

Isu Narkotika Mencuat, tetapi Kapolda Pernah Minta Publik Tak Berspekulasi

Sejak pemeriksaan tersebut mencuat, isu narkotika ikut mengiringinya.

Spekulasi semakin kuat karena Muhammad Jabir merupakan pejabat yang memimpin satuan yang secara khusus bertugas memberantas narkotika.

Tetapi informasi mengenai dugaan tindak pidana tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai fakta hukum.

Pada 11 Agustus 2026, Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menyatakan pemeriksaan terhadap Andi Kirana masih berlangsung di Divpropam Mabes Polri.

Ketika itu Kapolda juga menyebut belum ditemukan keterkaitan Andi Kirana dengan perkara peredaran etomidate di Bireuen yang sebelumnya menyeret oknum anggota Polri.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa pada fase itu aparat sendiri belum mengumumkan kesimpulan sebagaimana spekulasi yang berkembang di ruang publik.

Andi Kirana Resmi Dicopot dari Jabatan Kapolresta?

Perkembangan berikutnya justru datang melalui jalur administrasi organisasi Polri.

Berdasarkan pemberitaan yang merujuk Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1878/VIII/KEP./2026 tertanggal 30 Agustus 2026, Andi Kirana dimutasi menjadi Perwira Menengah Yanma Polri.

Posisi Kapolresta Banda Aceh selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho.

Fakta mutasi tersebut penting.

Sebab secara administratif, informasi yang dapat diverifikasi menunjukkan Andi Kirana dimutasi menjadi Pamen Yanma Polri, bukan semata-mata diumumkan telah diberhentikan sebagai anggota Polri.

Mutasi jabatan dan PTDH adalah dua tindakan yang berbeda secara hukum maupun administratif.

Karena itu, surat telegram mutasi tersebut tidak dengan sendirinya dapat dijadikan bukti bahwa kabar PTDH benar ataupun salah.

Yang dapat dipastikan hanyalah: status jabatan Andi Kirana telah berubah.

Kabar PTDH Beredar, Mana Keputusan Resminya?

Di sinilah perkara menjadi semakin menarik.

Sejumlah pemberitaan menyebut Andi Kirana dan Muhammad Jabir telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri pada 28 Agustus 2026 dan mendapatkan sanksi PTDH.

Narasi lain bahkan menyebut penanganan keduanya telah bergeser dari Divpropam menuju Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Lebih jauh, keduanya dikabarkan telah ditahan di Rutan Bareskrim.

Informasi tersebut tentu sangat serius.

Tetapi hingga penelusuran dilakukan pada 8 September 2026, BeritaPresisi.com belum memperoleh keterangan resmi terbuka yang memadai dari Mabes Polri, Divpropam maupun Bareskrim Polri yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan secara kategoris bahwa keduanya telah resmi di-PTDH, berstatus tersangka dan ditahan dalam perkara pidana narkotika.

Karena itu, kabar tersebut harus ditempatkan secara proporsional sebagai informasi yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Dalam pemberitaan hukum, satu kata dapat menentukan makna.

“Diperiksa”, “disidang etik”, “dijatuhi PTDH”, “tersangka”, dan “ditahan” adalah status yang berbeda dan tidak boleh dipertukarkan.

Jika PTDH Benar, Apa Pelanggaran yang Terbukti?

Jika informasi mengenai PTDH nantinya dikonfirmasi Mabes Polri, muncul pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting:

pelanggaran apa yang dinyatakan terbukti dalam sidang etik?

Publik berhak mendapatkan informasi yang terang, terlebih perkara tersebut melibatkan seorang mantan Kapolresta dan pejabat yang memimpin Satuan Reserse Narkoba.

Apakah perkara hanya menyangkut pelanggaran etik?

Apakah ditemukan dugaan tindak pidana?

Atau terdapat dua proses sekaligus—etik dan pidana?

Jawaban atas pertanyaan tersebut semestinya datang dari institusi yang memiliki kewenangan, bukan dari spekulasi media sosial.

Sidang Etik dan Pidana Adalah Dua Jalur Berbeda

Secara hukum, proses etik dan proses pidana terhadap anggota Polri merupakan dua mekanisme yang berbeda.

Pelanggaran terhadap kode etik profesi dapat berujung pada sanksi internal, termasuk PTDH apabila pelanggaran, pembuktian dan prosedurnya memenuhi ketentuan yang berlaku.

Namun PTDH tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana.

Apabila penyidik menemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana, anggota Polri tetap dapat diproses berdasarkan hukum pidana sebagaimana warga negara lainnya.

Sebaliknya, pemeriksaan oleh Divpropam atau bahkan persidangan kode etik tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan tindak pidana.

Status tersangka pun harus lahir dari proses penyidikan berdasarkan hukum acara, bukan dari kesimpulan publik.

Karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ironi Besar Jika Dugaan Narkotika Terbukti

Perkara ini memiliki bobot publik yang berbeda karena salah satu pejabat yang diperiksa merupakan Kasat Reserse Narkoba.

Satuan tersebut berada di garis depan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

Jika kelak aparat berwenang secara resmi mengumumkan dan membuktikan adanya keterlibatan dalam tindak pidana narkotika, perkara tersebut bukan lagi sebatas persoalan pelanggaran individual.

Ia akan menyentuh pertanyaan yang jauh lebih besar mengenai integritas penegakan hukum, efektivitas pengawasan internal dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberantas narkotika.

Namun justru karena konsekuensinya sangat serius, proses verifikasi tidak boleh dikalahkan oleh kecepatan menyebarkan informasi.

Semakin berat tuduhan terhadap seseorang, semakin tinggi pula standar kehati-hatian yang harus digunakan dalam memberitakannya.

Mabes Polri Perlu Buka Fakta

Kini bola berada di Mabes Polri.

Pemeriksaan terhadap Andi Kirana dan Muhammad Jabir telah diketahui publik. Mutasi Andi Kirana juga telah diberitakan berdasarkan surat telegram Kapolri.

Yang belum terang justru merupakan bagian paling penting dari perkara ini.

Apakah benar sidang Komisi Kode Etik Polri telah menjatuhkan PTDH kepada keduanya?

Jika benar, pelanggaran apa yang dinyatakan terbukti?

Apakah putusan etik tersebut telah final?

Apakah benar keduanya kini menjalani penyidikan pidana narkotika?

Apakah telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri?

Kejelasan itu penting bukan untuk menghakimi dua perwira yang diperiksa, tetapi untuk menghentikan spekulasi.

Jika kabar PTDH dan proses pidana benar, publik berhak mendapatkan penjelasan resmi.

Sebaliknya, jika informasi yang beredar tidak benar atau tidak sepenuhnya tepat, institusi Polri juga berkepentingan meluruskannya agar reputasi seseorang tidak dihukum oleh opini sebelum proses hukum selesai.

Perkara ini pada akhirnya menjadi ujian bagi dua hal sekaligus: ketegasan pengawasan internal Polri dan transparansi kepada publik.

Sebab prinsip penegakan hukum yang kredibel bukan hanya memastikan tidak ada seorang pun kebal hukum, tetapi juga memastikan tidak ada seorang pun dinyatakan bersalah hanya berdasarkan kabar yang belum terverifikasi.

BeritaPresisi.com akan memperbarui pemberitaan apabila Mabes Polri, Divpropam Polri maupun Bareskrim Polri memberikan keterangan resmi mengenai hasil sidang etik, putusan PTDH, maupun status hukum Kombes Pol Andi Kirana dan AKP Muhammad Jabir.

CATATAN REDAKSI

BeritaPresisi.com membedakan secara tegas antara fakta yang telah dikonfirmasi dan informasi yang masih memerlukan verifikasi. Pemeriksaan Divpropam terhadap kedua perwira serta mutasi Kombes Pol Andi Kirana telah diberitakan berdasarkan keterangan dan dokumen organisasi yang dirujuk sejumlah media. Sementara informasi mengenai putusan PTDH, penetapan tersangka dan penahanan di Rutan Bareskrim belum ditempatkan sebagai fakta final sampai terdapat konfirmasi resmi terbuka atau dokumen otoritatif yang dapat diverifikasi.

Asas praduga tak bersalah tetap melekat kepada setiap orang yang menjalani pemeriksaan maupun proses hukum.